URBANCITY.CO.ID – Sebanyak 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Kalimantan Utara, mendadak datang ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Mereka ketemu langsung sama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Tujuannya? Protes keras soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang bikin anggaran daerah jadi ketat banget, sampe pembangunan dan kesejahteraan pegawai terancam.
Pertemuan ini digelar bareng Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan suasananya tegang banget. Para gubernur bergantian curhat soal infrastruktur yang stuck, beban gaji aparatur sipil negara (ASN) yang numpuk, plus ekonomi daerah yang bisa mandek kalo gini terus.
Ada nama-nama besar seperti Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, plus gubernur dari Jateng dan NTB yang ikut duduk bareng Menkeu Purbaya.
Baca Juga : PGN Area Cilegon Ajak Warga Catat Meter Mandiri Lewat Layanan WhatsApp & PGN Mobile
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bilang anggaran daerahnya dipotong sampe 25 persen, yang bikin semuanya susah. Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah nyebut pemangkasan ini udah ngancam gaji pegawai di daerahnya.
Mereka semua minta keadilan fiskal dan kejelasan soal desentralisasi, biar daerah gak terus-terusan kena beban berat.
Menkeu Purbaya, yang baru sebulan menjabat, coba tenangin situasi. Dia ngaku paham keresahan mereka, tapi bilang potongan TKD ini karena pengelolaan keuangan daerah yang kadang kurang efisien.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini,” ucap Purbaya.
Dia janji bakal ada ruang diskusi lebih lanjut, tergantung kondisi fiskal negara nanti pertengahan 2026.
“Kalau ekonominya bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi ke daerah,” janji Purbaya.
Tapi dia juga realistis: “Permintaan itu normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi ini sembilan bulan pertama 2025 ekonominya melambat. Jadi kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa.”
Soal tuntutan utama, para gubernur minta pusat ambil alih gaji ASN daerah biar daerah bisa fokus bangun infrastruktur dan layanan publik.
Mahyeldi bilang, “Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat.”
Dia juga sebut kebijakan pengangkatan PPPK dari Kementerian PANRB nambah beban daerah, karena biayanya ditanggung lokal. “Maksudnya, kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini bisa dari pusat semuanya. Itu yang menjadi harapan kita,” tukasnya.
Latar belakangnya, di RAPBN 2026, dana transfer ke daerah awalnya cuma Rp650 triliun, turun 29 persen dari Rp919 triliun tahun 2025. Setelah banyak kritik, Purbaya tambah jadi Rp693 triliun. Tapi buat gubernur-gubernur ini, masih kurang buat nutup defisit pembangunan dan gaji yang numpuk.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf tegas bilang, “Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing.”
Sementara Purbaya, pas ketemu media setelah rapat, bilang, “Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya.”
Intinya, ini aksi nyata para gubernur buat perjuangin daerah mereka. Sekarang, tinggal nunggu arah baru kebijakan fiskal biar gak ada yang dirugikan. Semoga cepet selesai ya!
