URBANCITY.CO.ID – Sebuah asosiasi konsultan pajak resmi diluncurkan pada Senin, 1 Juli 2024, bernama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Dengan tajuk “Rakyat Bersatu Untuk Indonesia Maju”, IWPI bertujuan untuk mempererat hubungan solidaritas antara Wajib Pajak, mendukung dan mengupayakan implementasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang adil dan menyediakan bantuan hukum bagi anggotanya.
Ketua Umum IWPI Rinto Setiyawan mengungkapkan asosiasi ini dibentuk dengan mengusung konsep bebas, merdeka, mandiri, dan berbadan hukum. Alasan utama IWPI dibentuk adalah karena kepercayaan Wajib Pajak terhadap keberadaan konsultan pajak yang tidak diimbangi dengan manfaat yang diterima. Perkumpulan-perkumpulan konsultan pajak di Indonesia sering dianggap tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi wajib pajak.
BACA JUGA: Presiden dan Para Menterinya Lapor SPT Pajak Tepat Waktu
“Bahkan, perkumpulan konsultan pajak ini sering dicap sebagai ‘kaki tangan’ Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang lebih mementingkan kepentingan DJP daripada kepentingan wajib pajak,” terang Rinto.
Perkumpulan konsultan pajak diketahui tidak memiliki Undang-Undang yang mengatur kewenangan dan perlindungannya. Sebaliknya, perkumpulan konsultan pajak di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, dengan izin yang diterbitkan oleh PPPK Kemenkeu.
Oleh karena itu, IWPI menganggap ada dua hal yang perlu diperhatikan bersama. Pertama, Perkumpulan-perkumpulan konsultan pajak seharusnya dilindungi dengan Undang-Undang. Jika tidak bisa memberikan perlindungan kepada konsultan pajak untuk bersifat independen tanpa pengaruh Kementerian Keuangan, maka lebih baik perkumpulan konsultan pajak dibubarkan.
