URBANCITY.CO.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, diperlukan berbagai langkah dan terobosan agar lebih banyak pemerintah daerah yang mampu mengembangkan transportasi massal di daerahnya.
Menhub menyatakan hal itu saat menjadi keynote speaker secara daring dalam Seminar Nasional “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal” di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (10/10/2024).
Menhub tidak menjelaskan apa langkah dan terobosan yang diperlukan itu. Yang jelas ia menyebutkan pentingnya pemerintah kota mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57 persen dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
Angka itu akan naik menjadi 66,6 persen pada 2035. Makin padatnya perkotaan itu membuat transportasi publik yang efisien makin mendesak diadakan. Penyelenggaraan angkutan massal perkotaan itu merupakan wewenang pemda.
Tanpa transportasi umum massal yang efisien, mobilitas di perkotaan akan macet yang menurunkan kualitas hidup warganya, selain memboroskan penggunaan energi. Di Jakarta misalnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas mencapai Rp 65 triliun per tahun.
Sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor, dan beberapa kota lain menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal.
“Namun, masih banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur transportasi massal, melakukan integrasi sistem, dan menaikkan tingkat pelayanan,” kata Menhub Budi Karya seperti dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub.
