URBANCITY.CO.ID – Pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden (hati-hati) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati.
Komitmen itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo usai rapat koordinasi tahunan pemerintah-otoritas moneter tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter 2025.
Mengutip keterangan bersama Menkeu dan Gubernur BI yang dirilis akhir pekan ini, defisit APBN 2025 sudah ditetapkan 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp616 triliun.
Pembiayaan defisit APBN 2025 itu disepakati, akan dipenuhi melalui penarikan utang secara neto sebesar Rp775,8 triliun, dan pembiayaan nonutang yang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.
“Pembiayaan utang itu akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik,” kata Menkeu.
Menkeu menjelaskan, strategi penerbitan SBN baik besaran, jadwal, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.
Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang kuat, sehingga stuktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.
