URBANCITY.CO.ID – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2025. Skema ini mengubah porsi pendanaan menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan tenor kredit diperpanjang dari 20 menjadi 30 tahun agar angsuran lebih terjangkau.
Saat ini, FLPP masih didanai 75 persen dari APBN dan 25 persen dari perbankan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada 2025, namun hingga awal Februari, kejelasan skema baru masih belum ada.
Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyoroti dampaknya: 17.000 unit rumah siap huni terancam terbengkalai akibat ketidakpastian ini.
Baca juga : Siapkan Skema Baru FLPP, Ara Instruksikan Asosiasi Pengembang Siapkan Data Biaya Pembangunan Rumah Subsidi
“Kalau kita rata-ratakan, ada 17.000 rumah yang tertunda. Itu berarti 17.000 orang menunggu sia-sia, 17.000 rumah harus di-maintenance, dan 17.000 pajak PPh tidak terbayar,” ujar Joko dalam media gathering di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dari 220.000 target rumah FLPP tahun ini, baru 20.000 unit tersalurkan, sementara sisanya masih tertahan menunggu kepastian skema baru. REI bahkan mempertimbangkan menjual rumah dengan harga diskon atau rugi demi menjaga operasional pengembang.
“Kami berharap skema ini segera direalisasikan. Kalau tidak, kami harus menjual dengan cara lain, entah diskon atau jual rugi. Yang penting tetap bertahan, daripada mati pelan-pelan,” pungkas Joko.
