Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,4 triliun untuk program ini, yang diharapkan dapat mendukung pembelian sekitar 40 ribu unit rumah komersial. “Kami pada 2026 masih memberikan insentif fiskal untuk rumah-rumah komersial dengan harga sampai Rp2 miliar, sama seperti tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers mengenai Rancangan APBN dan Nota Keuangan 2026.
Skema insentif yang diberikan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga maksimal Rp2 miliar, pemerintah akan menanggung penuh PPN jika kontrak pembelian dilakukan antara 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Namun, untuk pembelian rumah dengan kontrak pada 1 Juli hingga 31 Desember 2026, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 50 persen. Dengan cara ini, pemerintah berharap pasar perumahan tetap aktif sepanjang tahun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. “PPN DTP ini untuk menstimulasi sisi permintaan sekaligus mendukung supply atau produksi dan konstruksi rumah,” jelasnya.
Baca Juga : Jumlah User Tumbuh 41%, QLola by BRI Catat Volume Transaksi Rp5.970 Triliun
Selain insentif PPN, pemerintah juga memastikan kelanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah swadaya. Dukungan ini mencakup berbagai wilayah, baik pedesaan, perkotaan, maupun pesisir.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk program FLPP, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp35,5 triliun, yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga berkontribusi dengan menyuntikkan Rp6,6 triliun ke dalam program FLPP. “Untuk FLPP totalnya Rp33,5 triliun dari APBN, lalu kita blending dengan SMF Rp6,6 triliun. Semua ini untuk membantu pembiayaan rumah bagi MBR,” tutup Sri Mulyani.
