URBANCITY.CO,ID – Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada awal 2026, didorong oleh berbagai stimulus fiskal menjelang Ramadan dan Lebaran. Namun, langkah ini dinilai menyimpan risiko inflasi dan pembengkakan biaya pertumbuhan (cost of growth) yang dapat mengancam daya beli masyarakat.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kombinasi penyaluran THR ASN, stimulus fiskal, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang akan memperkuat perputaran uang di daerah. Namun, efisiensi belanja negara menjadi catatan kritis.
“Secara makro, langkah ini tepat untuk menjaga momentum awal tahun. Konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan, dan Ramadan–Lebaran selalu memberikan multiplier effect yang signifikan,” ujar Noviardi Ferzi pada Minggu, 15 Februari 2026.
Ketergantungan pada Belanja Negara
Noviardi menyoroti adanya perbedaan signifikan antara kondisi saat ini dengan periode pra-pandemi. Dulu, pertumbuhan 5 persen bisa dicapai dengan defisit anggaran yang ramping. Kini, untuk mengejar target 6 persen, belanja negara pada kuartal pertama saja sudah menembus angka Rp809 triliun.
Baca Juga: Diskon di Atas Awan untuk Lebaran 2026, Garuda Indonesia Dukung Stimulus Pemerintah
Menurutnya, hal ini menunjukkan ketergantungan akut pada likuiditas pemerintah dibandingkan gerak sektor swasta.
“Dengan realisasi belanja negara yang sudah menyentuh Rp809 triliun hanya dalam satu kuartal untuk mengejar target 6 persen, terlihat adanya ketergantungan yang makin akut pada injeksi likuiditas pemerintah dibandingkan gerak mandiri sektor swasta,” bebernya.
