URBANCITY.CO.ID – Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah memicu guncangan hebat pada pasar energi global. Sejak serangan gabungan diluncurkan pada 28 Februari 2026, harga minyak mentah dunia melambung tinggi, diperparah dengan penutupan Selat Hormuz oleh Teheran. Kondisi ini memaksa pemerintah di berbagai belahan dunia melakukan intervensi darurat, mulai dari subsidi jumbo hingga kebijakan kerja dari rumah (WFH).
Di saat banyak negara bergerak cepat melindungi daya beli masyarakat, Indonesia sejauh ini terpantau masih menimbang-nimbang opsi kebijakan yang akan diambil untuk merespons lonjakan harga energi tersebut.
Sejumlah negara di Eropa dan Asia memilih langkah intervensi harga secara langsung. Spanyol, misalnya, telah menggelontorkan paket bantuan senilai 5 miliar euro dengan memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar. Langkah ini diproyeksikan mampu menekan harga hingga 30 sen euro per liter. Kebijakan serupa turut diadopsi oleh Portugal, Swedia, hingga Vietnam yang membebaskan bea masuk impor BBM sepanjang April 2026.
Di Asia Timur, Jepang memilih menyuntikkan subsidi langsung kepada perusahaan kilang agar harga bensin tetap terjaga di level 170 yen per liter, setelah sebelumnya sempat menembus rekor 190,8 yen. Sementara itu, Taiwan menerapkan mekanisme khusus di mana pemerintah menyerap 60 persen dari total kenaikan harga pasar.
Baca Juga : Ultimatum 48 Jam Donald Trump ke Iran: Buka Selat Hormuz atau Listrik Padam
Langkah lebih ekstrem diambil oleh Jerman. Pemerintah setempat melarang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menaikkan harga lebih dari satu kali dalam sehari untuk mencegah spekulasi liar di tingkat konsumen.
Selain kebijakan fiskal, sebanyak 32 negara anggota International Energy Agency (IEA), termasuk negara-negara G7, dilaporkan telah melepas cadangan minyak strategis mereka dalam jumlah rekor. Sebagaimana dilansir AFP, Selasa, 24 Maret 2026, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian jalur logistik global.
Beberapa negara dengan ruang fiskal terbatas memilih opsi penjatahan. Bangladesh resmi menerapkan sistem kuota bahan bakar, sementara Filipina mulai memangkas operasional layanan feri dan beralih ke sistem empat hari kerja bagi pegawai pemerintah untuk menekan mobilitas.
Berbeda dengan langkah agresif negara lain dalam mengintervensi harga, Pemerintah Indonesia sejauh ini masih fokus pada upaya penghematan konsumsi energi di tingkat domestik. Salah satu opsi yang tengah dikaji secara serius adalah pemberlakuan kembali kebijakan satu hari kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai swasta.
Upaya serupa sebenarnya sudah dilakukan oleh Thailand dan Vietnam. Di Bangkok, pemerintah bahkan mewajibkan suhu pendingin ruangan di gedung-gedung publik disetel pada posisi 26 derajat Celsius demi menghemat penggunaan listrik.
Situasi geopolitik yang kian panas di Timur Tengah ini menunjukkan bahwa dampak peperangan kini tidak lagi terbatas pada wilayah konflik, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional setiap negara. Indonesia kini dihadapkan pada pilihan sulit: menambah beban subsidi APBN atau membiarkan harga pasar memukul konsumsi rumah tangga.
