URBANCITY.CO.ID – Konektivitas maritim memegang peranan krusial dalam menopang denyut ekonomi nasional dan mobilitas masyarakat urban modern.
Langkah strategis ini mendapat dorongan baru saat PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) Semester I Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10).
Forum tingkat tinggi ini mematangkan mitigasi risiko pasokan energi demi menjaga denyut rantai pasok maritim yang terintegrasi.
Pertemuan penting tersebut menghadirkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bersama jajaran Komite BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anditya, Penilik Angkutan Perairan Kementerian Perhubungan Sugeng Priyanto dan Dedi Supardi, Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya, Direktur Armada dan Teknik PELNI Kokok Susanto, serta jajaran Vice President PELNI.
Baca Juga: Distribusi BBM Pertamina: Analisis Ketahanan Energi Nasional dan Stabilitas Bisnis Logistik
Kehadiran para pemangku kepentingan kunci ini menggarisbawahi komitmen kuat dalam menjaga kepastian operasional armada maritim nasional.
Kepastian Pasokan Energi Pacu Ekspansi Rute dan Armada Baru
Ketersediaan pasokan energi yang presisi membuka ruang akselerasi bagi ekspansi bisnis maritim serta menjamin efisiensi mobilitas antardaerah.
Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya menegaskan bahwa pasokan bahan bakar menentukan keberlanjutan layanan pelayaran publik dan stabilitas logistik antarpulau.
Baca Juga: Segel SPBU Genteng Wetan Banyuwangi, Polisi Dalami Dugaan Penyaluran BBM Ilegal Truk Tangki
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan kebutuhan BBM PELNI, baik untuk tahun ini maupun ke depan, dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih PELNI akan menghadapi penambahan kapal dan rute baru yang tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen pemenuhan BBM dari BPH Migas dan Kementerian Perhubungan,” ujar Budi.
Manajemen PELNI menerapkan transformasi digital secara menyeluruh untuk memantau konsumsi bahan bakar secara akuntabel.
Pengawasan digital tersebut mengawal siklus energi mulai dari alur pengisian, pola pemakaian mesin, hingga pelaporan berkala di setiap kapal.
“Kami terus berupaya memastikan pengelolaan BBM dilakukan secara transparan dan terukur dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap tata kelola ini dapat membangun kepercayaan antarpihak sekaligus memastikan BBM yang merupakan dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat guna,” tambah Budi.
Baca Juga: Intip Siasat Pertamina Jinakkan AI demi Efisiensi Pasokan BBM dari Hulu ke Hilir
Sistem Terintegrasi Bangun Kepercayaan Investor dan Regulator
Penerapan tata kelola konsumsi energi yang akuntabel memberi sinyal positif bagi iklim investasi sektor logistik dan transportasi laut.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengapresiasi keandalan sistem monitoring digital yang diterapkan armada PELNI.
“Kami melihat pengelolaan BBM di PELNI telah berjalan dengan sistem yang cukup baik. Setiap tahapan didukung pencatatan dan data yang terintegrasi, sehingga kebutuhan BBM masing-masing kapal dapat dihitung, dipantau, dan dievaluasi secara lebih terukur,” ujar Wahyudi.
Baca Juga: Menkeu Siapkan Insentif 100 Ribu Mobil dan Motor Listrik untuk Tekan Subsidi BBM
Jalur Laut Andal Perkuat Rantai Pasok dan Gaya Hidup Urban
Keandalan jaringan pelayaran menciptakan efisiensi distribusi komoditas strategis yang secara langsung meredam disparitas harga di pasar urban maupun daerah 3TP.
Wahyudi menekankan bahwa kepastian operasional kapal menopang geliat rantai pasok barang serta menghubungkan interaksi sosial-ekonomi antarpulau secara berkesinambungan.
“BBM subsidi merupakan dukungan pemerintah yang pemanfaatannya perlu dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah PELNI dalam membangun pengelolaan BBM yang transparan, terukur, dan dapat dipantau,” tambah Wahyudi.
Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Melonjak Per 4 Mei, Dexlite Tembus Rp26.000
Kolaborasi berkesinambungan ini memastikan distribusi logistik nasional berjalan kian lincah, memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, serta membuka potensi investasi baru di seluruh koridor maritim kepulauan Nusantara.
