Sektor Layanan Publik dan Pendidikan Dikecualikan
Meski mendorong fleksibilitas, Airlangga menegaskan bahwa sektor-sektor strategis dan pelayanan publik tetap beroperasi secara tatap muka atau di lapangan. Sektor tersebut meliputi kesehatan, keamanan, logistik, industri produksi, hingga perbankan.
Baca Juga: Gaji ASN 2026 Belum Diputus, Kemenkeu Kaji Dampak Anggaran dan Produktivitas
Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar jenjang SD hingga SMA tetap dilaksanakan tatap muka penuh selama lima hari seminggu.
Perubahan hanya dimungkinkan untuk jenjang pendidikan tinggi semester empat ke atas, sesuai kebijakan kementerian terkait.
“Sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan,” tegas Airlangga.
Potensi Penghematan Fantastis
Airlangga mengungkapkan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan gaya kerja, melainkan strategi fiskal yang signifikan.
Baca Juga: 18 Gubernur Protes ke Menkeu: Minta Gaji ASN Ditanggung Pusat!
Kebijakan WFH ini diproyeksikan memberikan penghematan langsung terhadap APBN sebesar Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM.
Lebih jauh, total belanja BBM masyarakat secara nasional berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas kebijakan ini setelah dua bulan pelaksanaan untuk melihat dampaknya terhadap produktivitas dan ekonomi nasional. (*)
