Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendukung rencana perubahan proporsi pendanaan KPR FLPP tersebut, karena dapat menambah kuota subsidi tanpa meminta tambahan anggaran dari APBN.
“BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan KPR FLPP tersebut, untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS
Page 2 of 2
