URBANCITY.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggandeng PT Pelindo untuk memitigasi kemacetan kronis di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas lumpuhnya arus lalu lintas di wilayah tersebut pada tahun 2025 lalu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan di Terminal Tanah Merdeka untuk dijadikan kantong parkir truk kontainer. Hal ini bertujuan agar antrean kendaraan tidak lagi tumpah ke jalan raya saat aktivitas pelabuhan meningkat.
“Pemerintah DKI Jakarta memberikan ruang kepada Pelindo kurang lebih lima hektar di Terminal Tanah Merdeka untuk tempat parkirnya, supaya tidak seperti yang lalu,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Kerja sama strategis ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan fasilitas parkir yang memadai saat aktivitas pelabuhan melonjak tajam tahun lalu. Lahan baru seluas lima hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung sedikitnya 200 kontainer sekaligus.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI memberikan izin penggunaan lahan tersebut tanpa pungutan biaya kepada Pelindo. Keputusan ini diambil demi kepentingan ekonomi yang lebih besar dan efisiensi biaya logistik di Jakarta.
“Untuk itu, kami juga menggratiskan (lahan parkir) kepada Pelindo, karena memang biaya kalau ada kemacetan, yang seperti tahun lalu itu, cost-nya terlalu tinggi sekali,” ungkap Pramono.
Kemacetan parah yang terjadi pada April 2025 menjadi catatan merah bagi Pemprov DKI. Saat itu, infrastruktur jalan dipaksa menampung beban kendaraan yang jauh melebihi kapasitas normal akibat manajemen operasional yang dianggap luput.
Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan, volume truk yang melintas saat krisis tahun lalu melonjak hingga hampir tiga kali lipat dari batas ideal harian. Hal ini memicu kritik tajam dari pihak Balai Kota terhadap profesionalisme manajemen pelabuhan.
“Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas, dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000, tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” terang Pramono.
Atas dasar itulah, Pramono meminta Pelindo segera mematangkan sistem manajemen alur kendaraan agar tragedi kemacetan di tahun 2025 tidak menjadi ritual tahunan yang merugikan warga dan pelaku usaha di Jakarta Utara.
