Pertamina Monitor Ketegangan Geopolitik
Senada dengan pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan terus memantau situasi geopolitik yang kian memanas. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menyebutkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasional.
Terkait kebijakan harga, Roberth menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah otoritas pusat.
“Penyesuaian harga seperti yang disampaikan oleh Pemerintah adalah Otorisasi dari Pemerintah ya,” terangnya.
Saat ini, stok BBM nasional dilaporkan berada pada level aman, yakni sekitar 21 hari. Stok operasional ini bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui produksi kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan.
“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok bbm yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional. Stok ini terus dilakukan top-up/re-fill atau penambahan produk melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya, secara rutin berkala juga dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” jelas Roberth.
Risiko Inflasi dan Daya Beli
Kendati pemerintah memberikan jaminan, para ekonom mulai mewaspadai dampak jangka panjang dari lonjakan harga minyak ini. Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai posisi pemerintah berada di persimpangan jalan antara menambah beban subsidi atau menaikkan harga di tingkat konsumen.
“Kalau pemerintah tidak tambah subsidi energi dan kompensasi ke Pertamina, berarti BBM harganya naik,” ungkap Bhima.
Bhima memperingatkan bahwa jika kenaikan harga BBM akhirnya dilakukan, hal itu akan memicu efek domino berupa inflasi pangan. Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal memukul daya beli dan menekan konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.
