URBANCITY.CO.ID – Hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah selatan Lombok sejak Selasa, 24 Februari 2026, memicu banjir di sejumlah titik sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama ITDC menyatakan bakal melakukan evaluasi komprehensif guna membangun sistem mitigasi yang lebih tangguh.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa banjir ini merupakan dampak peristiwa hidrometeorologi.
Namun, ia menekankan bahwa persoalan di wilayah hulu—yang berada di luar otoritas kawasan KEK—turut menjadi pemicu utama meningkatnya debit air dan sedimentasi ke daerah hilir.
“Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten/kota akan mendorong terbangunnya sistem mitigasi bencana yang terpadu dan terkonsolidasi secara permanen, dengan integrasi pengelolaan daerah tangkapan air, tata air kawasan, serta pengendalian perubahan kontur lahan,” ujar Dr. Aka—sapaan akrab Ahsanul Khalik—dalam keterangannya, Sabtu, 28 Februari 2026.
Infrastruktur vs Faktor Alam
Pemprov NTB menilai kejadian ini sebagai momentum untuk menata ulang keseimbangan lingkungan jangka panjang. Selain perlindungan kawasan hulu, penataan aliran air yang lebih terarah menjadi prioritas agar risiko serupa dapat ditekan, mengingat Mandalika merupakan destinasi pariwisata unggulan nasional.
