URBANCITY.CO.ID – Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah proyek yang sangat ambisius. Program itu menargetkan pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahun.
Rumah di pedesaan bisa berupa pembangunan rumah baru, atau peremajaan permukiman eksisting yang dinilai belum layak huni. Kalau rumah di pedesaan berupa rumah tapak, rumah di perkotaan berbentuk vertikal atau apartemen (sewa dan jual).
Bila memang bisa direalisasikan, dampak program itu memang sangat baik bagi perekonomian, karena akan menggairahkan ratusan industri yang terkait langsung dan tidak langsung dengan properti.
Namun, melihat begitu ambisiusnya target pembangunan 3 juta rumah tersebut, diperlukan kebijakan total football atau kolosal untuk merealisasikannya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyadarinya. Karena itu keduanya melansir strategi yang melibatkan kolaborasi semua pihak terkait, mulai dari hulu ke hilir.
Maruarar menyampaikan strategi kebijakan itu saat berbicara di hadapan ribuan agen properti, dalam acara Rumah123 Agent Awards 2024 yang diadakan marketplace properti Rumah123 di Jakarta pekan lalu.
Fokus kebijakan Kementerian PKP, mensiasati anggaran negara yang sangat terbatas untuk pengadaan 3 juta rumah. Caranya, dengan menekan harga rumah serendah mungkin melalui gotong royong semua pihak.
Tujuan lain, dengan harga rumah yang jauh lebih rendah, akan jauh lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mampu membelinya, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
