URBANCITY.CO.ID – Korupsi selalu menjadi masalah yang mengganggu pembangunan dan kepercayaan masyarakat di Indonesia. Meskipun banyak kampanye anti korupsi dan upaya reformasi dalam sistem birokrasi, kebocoran anggaran dan manipulasi data masih sering terjadi.
Kini, muncul pertanyaan penting: adakah teknologi yang bisa memberikan transparansi mutlak dan rekam jejak yang tak terbantahkan? Di sinilah teknologi blockchain mulai menarik perhatian.
Blockchain bukan hanya sekadar tren kripto, tetapi memiliki potensi besar untuk merombak sistem pemerintahan menjadi lebih jujur dan akuntabel. Jika kamu mengikuti berita tentang cryptocurrency, kamu mungkin sudah mendengar bahwa beberapa negara mulai bereksperimen dengan blockchain untuk layanan publik, seperti e-voting dan pencatatan kepemilikan aset.
Mengapa Korupsi Masih Sulit Diberantas?
Salah satu penyebab utama korupsi adalah kurangnya transparansi dalam sistem informasi. Banyak proses birokrasi dan pengeluaran anggaran yang tidak jelas. Laporan keuangan bisa dimanipulasi, data penerima bantuan bisa diubah, bahkan dokumen digital pun bisa diedit tanpa jejak.
Hal ini membuat pengawasan menjadi sulit, baik oleh masyarakat, auditor, maupun lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang tidak hanya transparan, tetapi juga tidak bisa diubah tanpa meninggalkan jejak digital yang jelas.
Baca Juga : Rutan KPK Penuh, KPK Tetap Berkomitmen Usut Kasus Korupsi
Bagaimana Cara Kerja Blockchain dalam Menciptakan Transparansi?
Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi. Semua data yang masuk tercatat dalam blok, dan setiap blok baru harus terhubung dengan blok sebelumnya, menciptakan rantai data yang tidak bisa diubah (immutable).
Artinya, jika digunakan dalam sistem anggaran pemerintah, maka:
