- Kajian Kominfo dan BSSN untuk penggunaan blockchain dalam bantuan sosial dan aset negara.
- Uji coba daerah, seperti di Provinsi Jawa Barat, untuk manajemen data publik.
- Riset kampus dan kementerian terkait penerapan blockchain di bidang pendidikan dan sertifikat digital.
Namun, semua ini masih dalam tahap awal. Belum ada implementasi nyata dalam skala nasional yang menyentuh langsung sektor yang paling rentan, seperti pengadaan barang/jasa dan distribusi dana publik.
Tantangan & Peluang
Adopsi blockchain dalam pemerintahan memang tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala nyata yang harus dihadapi antara lain:
- Rendahnya literasi digital di kalangan aparat birokrasi.
- Ketidakpastian regulasi teknis.
- Resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama.
Namun, peluangnya jauh lebih besar. Dengan infrastruktur digital yang terus berkembang dan tekanan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi, adopsi blockchain bisa menjadi titik balik dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga : Bayi di Kolombia Diberi Nama “Chat Yipiti” Terinspirasi dari Kecerdasan Buatan
Kesimpulan: Blockchain Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Harapan Baru
Teknologi tidak bisa menggantikan integritas, tetapi bisa menciptakan sistem yang memaksa transparansi dan akuntabilitas, bahkan dari mereka yang sebelumnya enggan terbuka. Blockchain bukan jaminan bebas korupsi, tetapi memberikan infrastruktur yang jauh lebih sulit dimanipulasi.
Jika pemerintah berani mengambil langkah ini secara serius dan bukan sekadar jargon digitalisasi, mungkin ini adalah babak baru dalam perang panjang melawan korupsi. Kita bisa berharap untuk melihat lebih sedikit berita tentang korupsi dan lebih banyak tentang kepercayaan publik yang pulih.
FAQ
