Blockchain: Solusi Transparansi untuk Melawan Korupsi di Indonesia?

URBANCITY.CO.ID – Korupsi selalu menjadi masalah yang mengganggu pembangunan dan kepercayaan masyarakat di Indonesia. Meskipun banyak kampanye anti korupsi dan upaya reformasi dalam sistem birokrasi, kebocoran anggaran dan manipulasi data masih sering terjadi. Kini, muncul pertanyaan penting: adakah teknologi yang bisa memberikan transparansi mutlak dan rekam jejak yang tak terbantahkan? Di sinilah teknologi blockchain mulai menarik perhatian.

Blockchain bukan hanya sekadar tren kripto, tetapi memiliki potensi besar untuk merombak sistem pemerintahan menjadi lebih jujur dan akuntabel. Jika kamu mengikuti berita tentang cryptocurrency, kamu mungkin sudah mendengar bahwa beberapa negara mulai bereksperimen dengan blockchain untuk layanan publik, seperti e-voting dan pencatatan kepemilikan aset.

Mengapa Korupsi Masih Sulit Diberantas?

Salah satu penyebab utama korupsi adalah kurangnya transparansi dalam sistem informasi. Banyak proses birokrasi dan pengeluaran anggaran yang tidak jelas. Laporan keuangan bisa dimanipulasi, data penerima bantuan bisa diubah, bahkan dokumen digital pun bisa diedit tanpa jejak.

Hal ini membuat pengawasan menjadi sulit, baik oleh masyarakat, auditor, maupun lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang tidak hanya transparan, tetapi juga tidak bisa diubah tanpa meninggalkan jejak digital yang jelas.

Baca Juga : Rutan KPK Penuh, KPK Tetap Berkomitmen Usut Kasus Korupsi Bagaimana Cara Kerja Blockchain dalam Menciptakan Transparansi?

Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi. Semua data yang masuk tercatat dalam blok, dan setiap blok baru harus terhubung dengan blok sebelumnya, menciptakan rantai data yang tidak bisa diubah (immutable).

Artinya, jika digunakan dalam sistem anggaran pemerintah, maka:

Setiap transaksi keuangan akan tercatat secara permanen. Setiap perubahan perlu disetujui oleh banyak pihak (consensus). Riwayat dana bisa ditelusuri oleh publik secara real-time. Sifat inilah yang membuat blockchain sangat ideal untuk digunakan dalam sistem publik yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Negara-Negara yang Sudah Menerapkan Blockchain untuk Pemerintahan

Beberapa negara telah membuktikan bahwa blockchain bisa lebih dari sekadar platform kripto:

Estonia: Mengintegrasikan teknologi ini dalam sistem identitas digital dan pertukaran data antar lembaga. Semua data administratif, mulai dari catatan kesehatan hingga kependudukan, mengalir dengan transparan.

Thailand: Telah menguji sistem e-voting berbasis blockchain sejak 2018, mencatat lebih dari 120.000 suara secara aman.

UAE (Dubai): Mengembangkan sistem pencatatan akta kelahiran, kontrak, dan rekam medis berbasis blockchain dalam proyek smart city mereka.

India: Menggunakan blockchain dalam proyek Land Stack untuk mencatat kepemilikan tanah secara transparan dan terverifikasi.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa blockchain bukan sekadar konsep futuristik, tetapi sudah mulai digunakan untuk membangun tata kelola yang bersih dan efisien.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sebenarnya sudah mulai menunjukkan keseriusan dalam memanfaatkan potensi blockchain. Pemerintah telah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2025, yang secara eksplisit mengakui blockchain sebagai teknologi strategis nasional, sejajar dengan AI dan big data.

Beberapa inisiatif pilot juga telah disebutkan, seperti:

Kajian Kominfo dan BSSN untuk penggunaan blockchain dalam bantuan sosial dan aset negara. Uji coba daerah, seperti di Provinsi Jawa Barat, untuk manajemen data publik. Riset kampus dan kementerian terkait penerapan blockchain di bidang pendidikan dan sertifikat digital. Namun, semua ini masih dalam tahap awal. Belum ada implementasi nyata dalam skala nasional yang menyentuh langsung sektor yang paling rentan, seperti pengadaan barang/jasa dan distribusi dana publik.

Tantangan & Peluang

Adopsi blockchain dalam pemerintahan memang tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala nyata yang harus dihadapi antara lain:

Rendahnya literasi digital di kalangan aparat birokrasi. Ketidakpastian regulasi teknis. Resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama. Namun, peluangnya jauh lebih besar. Dengan infrastruktur digital yang terus berkembang dan tekanan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi, adopsi blockchain bisa menjadi titik balik dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga : Bayi di Kolombia Diberi Nama “Chat Yipiti” Terinspirasi dari Kecerdasan Buatan Kesimpulan: Blockchain Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Harapan Baru

Teknologi tidak bisa menggantikan integritas, tetapi bisa menciptakan sistem yang memaksa transparansi dan akuntabilitas, bahkan dari mereka yang sebelumnya enggan terbuka. Blockchain bukan jaminan bebas korupsi, tetapi memberikan infrastruktur yang jauh lebih sulit dimanipulasi.

Jika pemerintah berani mengambil langkah ini secara serius dan bukan sekadar jargon digitalisasi, mungkin ini adalah babak baru dalam perang panjang melawan korupsi. Kita bisa berharap untuk melihat lebih sedikit berita tentang korupsi dan lebih banyak tentang kepercayaan publik yang pulih.

FAQ

Apa itu blockchain dan kenapa cocok untuk pemerintahan? Blockchain adalah sistem pencatatan data yang terdesentralisasi dan tidak bisa diubah. Ini cocok untuk mencatat transaksi publik karena bersifat transparan dan aman dari manipulasi.

Apakah Indonesia sudah memakai blockchain untuk birokrasi? Belum sepenuhnya. Indonesia baru mengakui blockchain sebagai teknologi strategis dan masih dalam tahap kajian untuk sektor-sektor seperti bantuan sosial, pendidikan, dan aset negara.

Apakah blockchain bisa benar-benar mencegah korupsi? Blockchain tidak bisa mencegah niat jahat, tetapi bisa membuat sistem lebih sulit dimanipulasi. Setiap transaksi tercatat permanen dan bisa diaudit oleh publik.

Apa bedanya blockchain dengan sistem database biasa? Blockchain menyimpan data dalam rantai blok yang saling terhubung dan diamankan dengan kriptografi. Ini membuatnya tidak bisa diubah sepihak tanpa persetujuan jaringan.

Korupsi masih jadi masalah di Indonesia. Apakah teknologi blockchain bisa jadi solusinya?

Rutan KPK Penuh, KPK Tetap Berkomitmen Usut Kasus Korupsi

Dwi Hartono: Dari Pemalsuan Ijazah ke Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN yang Menggemparkan

Mukhtar Wijaya

Related Posts

Pimpinan DPR: Tunjangan Perumahan Rp50 Juta/Bulan Masih Wajar untuk Anggota DPR

Sri Mulyani Siapkan Rp3,4 Triliun untuk Insentif PPN DTP Perumahan 2026

Mahasiswa KKN UIC Jakarta Latih Siswa SMP Sedari Teknik Pengambilan Gambar dan Editing

Suhu Dingin Ekstrem di Agustus 2025, Warganet Mengeluh dan BMKG Berikan Penjelasan

Menghias Tanaman di PAUD Ababil Desa Sedari Kegiatan Kreatif untuk Meningkatkan Kreativitas Anak-anak

Negara Asia yang Paling Terpengaruh oleh Tarif Trump: Siapa Saja Mereka?

Dwi Hartono: Dari Pemalsuan Ijazah ke Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN yang Menggemparkan

Terpopuler

Pertamina Mantapkan Langkah Transisi Energi: SAF Turunkan Emisi hingga 85%

Agora di Autograph Tower Akan Jadi Mall Tertinggi di Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi Berlanjut, BNI Optimis Kredit Sesuai Target

Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Bangkit Oktober dan Pulih Akhir 2025, Janji Besar Menanti

Makam Syekh Kudus Janapura: Mengungkap Sejarah dan Karomah di Pesisir Sedari, Karawang

Kategori

Terkini

Menkeu Purbaya Yakin Ekonomi RI Bangkit Oktober dan Pulih Akhir 2025, Janji Besar Menanti

Welcome Back!

Retrieve your password