URBANCITY.CO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana memfokuskan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di lima provinsi prioritas. Sebelumnya, pemerintah menetapkan enam wilayah rawan bencana karhutla di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Kepala BNPB Letnan Jenderal Kristomei Sianturi membeberkan laporan mitigasi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut mencuat dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Prabowo di Jakarta.
Pencabutan Status Riau dan Pergeseran Titik Panas
Kristomei mencatat penurunan sebaran titik panas secara berkala di sejumlah zona pemadaman. Bahkan, BNPB resmi mencoret Provinsi Riau dari daftar wilayah prioritas darurat karhutla. Satuan tugas gabungan telah menuntaskan pemadaman seluruh bara api di daratan Riau.
“Hari ini terjadi penurunan di beberapa tempat dari lima provinsi prioritas, awalnya enam provinsi, tapi di Riau sudah kami keluarkan karena di Riau sudah tidak ada titik api lagi,” kata Letjen Kristomei seperti dilihat detikcom di YouTube @SekretariatPresiden, Jumat (23/10/2026).
Lima wilayah prioritas kini mencakup Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, serta Kalimantan Barat. Lebih lanjut, tim gabungan terus memantau pergerakan kabut asap lintas batas di pulau tersebut.
Kenaikan Titik Api di Sumatera Selatan dan Jambi
Namun, BNPB mendeteksi lonjakan titik api baru di Sumatera Selatan dan Jambi. Kristomei memastikan eskalasi kebakaran di kedua wilayah tersebut masih berada dalam kendali petugas.
“Penaikan ada di Sumsel dan Jambi, tapi tidak terlalu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, kami bersurat KSAD, Ketua BMKG, BPGNN, kami kunjungi Sumsel dan Kalteng, Kalsel, untuk lihat langsung gimana operasi karthula di lapangan,” ucap dia.
Selain itu, jajaran pimpinan BNPB langsung meninjau posko lapangan demi mempercepat respons pemadaman. Langkah koordinasi intensif ini melibatkan TNI, Polri, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
