Bila selama ini komposisi dana KPR FLPP antara pemerintah (APBN) dan bank penyalur KPR 75:25, ia berharap bisa diubah menjadi 50:50.
“Dengan demikian kuota penyaluran KPR FLPP bisa ditingkatkan tanpa membebani APBN,” ujar Ara. Tahun 2025 subsidi FLPP dianggarkan Rp28,17 triliun untuk 220.000 rumah.
Bila komposisi pendanaan KPR-nya diubah menjadi 50:50 dan bunganya tidak fix 5 persen per tahun selama masa KPR maksimal 20 tahun seperti sekarang, tapi dinaikkan menjadi 6-7 persen setelah tahun ke-10, anggaran FLPP itu bisa membiayai hingga 330.000 rumah.
“Saat ini sedang disiapkan apakah legalitasnya cukup, dan juga dihitung betul apakah banknya siap. Kalau pemerintah tentu saja siap,” jelas Menteri Ara.
Direktur Utama Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma mengusulkan, untuk mempercepat realisasi penyaluran KPR FLPP, pemerintah bersama perbankan dan pengembang harus turun ke lapangan melakukan pendataan.
“Saya pernah turun langsung ke lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang rumah bersubsidi,” ungkapnya.
Baca juga: 44.000 Rumah MBR Siap Akad KPR Januari 2025
Setelah di Bogor, kunjungan Menteri PKP berlanjut ke empat perumahan di Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2024). Yaitu, Pasadena Paseh, Buana Cicalengka Raya 2, Bukit Esma Cicalengka, dan Jayavaindo Asri Prima.
Di Pasadena Paseh yang dikembangkan Perum Perumnas, Menteri Ara mengingatkan pengembang untuk terus mendengarkan aspirasi penghuni perumahannya yang merupakan konsumen KPR FLPP.
“Apa yang jadi aspirasi warga tolong didengarkan. Ini tadi ada warga (Pasadena Paseh) yang minta dibangunkan masjid dan SD. Kalau pengembang aspiratif, mudah-mudahan rezekinya makin banyak,” kata Menteri PKP.
