Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara, dengan alokasi untuk BTN sebesar Rp25 triliun untuk disalurkan sebagai kredit ke sektor riil sehingga dapat menggairahkan perekonomian. Dana tersebut dapat digunakan selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang.
Nixon menjelaskan bahwa injeksi likuiditas tersebut serupa dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 ketika sejumlah dana pemerintah ditempatkan di bank-bank milik negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat itu, BTN mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk disalurkan sebagai kredit. Hasilnya, kata Nixon, ekonomi saat itu berangsur-angsur pulih dan bank-bank dapat mengembalikan dana tersebut ke negara setelah dua tahun.
Baca Juga: BTN Bukukan Laba Bersih RP1,7 Triliun, Tumbuh 13,6 Persen
Dalam konteks saat ini, Nixon menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun sangat membantu BTN untuk mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan.
“Demand-nya justru sangat ada di BTN, pipeline (kredit) di kami sebenarnya Rp30 triliun lebih. Dengan adanya tambahan likuiditas ini, masalahnya sudah selesai dan yang sudah ada di pipeline jadinya cepat diberi keputusan agar tidak pindah ke bank lain,” tuturnya.
BTN Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas
Lebih lanjut, BTN juga menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun dapat memberikan https://urbancity.co.id/wp-content/uploads/2019/10/Post-1.pnggan lebih bagi perseroan untuk terus menurunkan biaya dana (cost of fund), terutama setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan (BI Rate) hingga 125 basis poin (bps) dalam satu tahun ke belakang. Sebagai langkah kongkrit, Nixon mengungkapkan, BTN telah menurunkan bunga deposito special rate tidak lama setelah tambahan dana segar dari pemerintah diterima perseroan.
