URBANCITY.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera mengadakan rapat evaluasi sebagai respons atas aksi demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Rapat ini dijadwalkan mulai Kamis, 4 September 2025, dan akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah lanjutan dari tuntutan yang disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, setelah aksi demonstrasi pada 25–31 Agustus 2025.
“Yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk 17+8,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Dasco menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk melakukan pembenahan dalam waktu dekat.
Baca Juga : 4.000 Siswa Keracunan, Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dihentikan Sementara
“Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR itu,” tambahnya.
Rapat evaluasi besok akan menjadi momen untuk menyatukan pandangan seluruh fraksi.
“Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” jelas Dasco.
Proses reformasi ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” katanya.
Baca Juga : Sri Mulyani Hadir di Rapat Kabinet Bersama Presiden Prabowo, Bantah Isu Mundur
Dasco juga menekankan bahwa momentum ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota dewan.
“Tentunya tekad daripada seluruh Anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya, tuntutan rakyat ini muncul sebagai rangkuman desakan publik yang ramai diperbincangkan di media sosial, dengan tenggat waktu pemenuhan hingga 5 September 2025. Tuntutan tersebut menekankan pentingnya transparansi, reformasi, dan empati dari lembaga legislatif.
