URBANCIY.CO.ID – Pemerintah Greenland secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala upaya pengambilalihan wilayah otonom Denmark tersebut oleh Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas ambisi Presiden AS, Donald Trump, yang kembali menyatakan ketertarikannya untuk menguasai pulau Arktik yang kaya akan sumber daya mineral tersebut.
Dalam pernyataan terbarunya, Trump menegaskan posisi AS untuk mengamankan Greenland dengan cara apa pun demi memperkuat keamanan Arktik dari pengaruh Rusia dan China. Pernyataan tersebut cukup mengejutkan Uni Eropa dan NATO, terutama karena ia tidak menutup kemungkinan opsi militer untuk merebut wilayah yang secara hukum dilindungi oleh keanggotaan Denmark di NATO.
Upaya Diplomatik dan Keamanan Kolektif
Menanggapi ketegangan ini, Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, bersama Menlu Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dijadwalkan bertemu dengan Menlu AS, Marco Rubio, di Washington. Meski Denmark menekankan bahwa perjanjian tahun 1951 telah memberikan ruang bagi AS untuk memperluas kehadiran militernya, mereka tetap bersikeras bahwa Greenland tidak untuk diperjualbelikan.
Baca Juga : Trump Klaim AS Dapat 30-50 Juta Barel Minyak Venezuela dengan Harga Pasar
Pemerintah Greenland juga menegaskan komitmennya dalam aliansi pertahanan Barat. Melalui koalisi pemerintahannya, mereka menyatakan:
“Meyakini Greenland akan selamanya menjadi bagian aliansi pertahanan Barat.”
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, turut menyoroti pentingnya keamanan kolektif di kawasan Arktik. Menurutnya, pembukaan jalur laut baru akibat perubahan iklim meningkatkan risiko aktivitas Rusia dan China di wilayah tersebut.
“Semua sekutu sepakat mengenai pentingnya Arktik dan keamanan di sana, karena dengan dibukanya jalur laut, ada risiko Rusia dan China akan lebih aktif,” ujar Rutte dalam kunjungan ke Kroasia.
