Selain masalah logistik akibat geopolitik, pelaku usaha juga dibayangi regulasi lingkungan ketat seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Namun, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, optimistis Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
“Indonesia telah memiliki modal kuat melalui SVLK agar produk furnitur nasional tetap responsible dan sustainable,” kata Putu dalam pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 di Jakarta.
Baca Juga: IKI Februari 2026 Sentuh Level 54,02: Ekspansi Manufaktur di Tengah Gempuran Produk Impor
Modernisasi Mesin Dongkrak Produktivitas
Sebagai langkah konkret, Kemenperin terus memacu produktivitas melalui Program Restrukturisasi Mesin. Hingga kini, sebanyak 35 perusahaan telah difasilitasi dengan total nilai reimbursement mencapai Rp26,1 miliar. Hasilnya signifikan: mutu produk melonjak 36,28 persen dan produktivitas naik hingga 32,65 persen.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, mengapresiasi langkah pemerintah tersebut.
Menurutnya, fasilitasi teknologi dan jaminan bahan baku adalah kunci agar produk lokal bisa bersaing adil di pasar dunia.
“Sinergi ini sangat penting agar produk anggota kami tidak hanya kuat di pasar domestik, namun juga mampu bersaing secara adil di kancah internasional sebagai produk yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutur Abdul Sobur.
Ke depan, pemerintah akan fokus pada lima pilar utama: ketersediaan bahan baku, SDM terampil, riset pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan pemberian insentif fiskal seperti tax allowance.
