Ini Dia Komitmen Pemerintah, Gas Alam Punya Peran Penting Percepat Pengembangan EBT

URBANCITY.CO.ID - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung transisi energi nasional. Dimana, Gas alam masih memainkan peran penting dalam transisi energi Indonesia terutama sebagai jembatan menuju target Net Zero Emission 2060. Manager New and Renewable Energy (Pertamina NRE) Chandra Asmara, dalam EITS Discussion Series VII 2025: “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi”, di Jakarta, Senin, 15 Desember 2025, mengatakan hal itu. Menurut Chandra, gas memberikan solusi pragmatis di tengah keterbatasan energi terbarukan yang belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan listrik nasional secara andal. Selama ini, pembangkit listrik berbasis gas—khususnya combined cycle gas turbine (CCGT)—mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan dibandingkan pembangkit berbahan bakar batu bara. Baca Juga: Produksi Migas dan EBT Seimbang, Ketahanan Energi NKRI 2026 Terjaga “Emisi CCGT berada di kisaran 350–550 gram CO₂ per kilowatt jam, atau sekitar 50–70% lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara yang rata-rata menghasilkan lebih dari 1.000 gram CO₂ per kilowatt jam,” ujarnya dikutip Jakartadaily, Selasa, 16 Desember 2025. Chandra menilai, keunggulan gas tidak hanya terletak pada aspek emisi, tetapi juga pada fleksibilitas operasional. Sebab, pembangkit gas memiliki kemampuan fast ramping yang krusial untuk menjaga stabilitas jaringan khususnya ketika produksi listrik dari energi surya dan angin berfluktuasi. “Faktor ini menjadikan gas sebagai penopang utama keandalan sistem kelistrikan selama periode transisi energy,” lanjutnya. Pertamina NRE saat ini mengembangkan portofolio gas to power sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ganda perusahaan, menjaga ketahanan energi sekaligus memperluas bisnis rendah karbon. “Salah satu proyek utamanya adalah Jawa Satu Power berkapasitas 1.760 megawatt yang terintegrasi dengan fasilitas floating storage regasification unit (FSRU) di Jawa Barat, serta sejumlah proyek pembangkit gas untuk kebutuhan industri dan captive power,” ujarnya. Baca Juga: Bangun Tata Kelola Berintegritas, SKK Migas Gelar FGD Antikorupsi Meski demikian, Chandra mengingatkan risiko ketergantungan jangka panjang terhadap gas jika tidak diimbangi dengan kebijakan dekarbonisasi yang jelas. Ia menekankan pentingnya adopsi teknologi seperti carbon capture, utilization and storage (CCUS), hidrogen biru, dan biometana agar gas benar-benar berfungsi sebagai energi transisi, bukan penghambat pencapaian target Net Zero Emission 2060. Mewakili Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Eneregi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), M. Wahyu Jasa Diputra mengatakan penguatan EBT menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Upaya tersebut, sejalan dengan agenda swasembada energi dan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi. Wahyu mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, mencapai sekitar 3.687 gigawatt, dengan dominasi energi surya, hidro, angin, dan panas bumi yang tersebar di seluruh wilayah. Baca Juga: SKK Migas – KKKS Gelar Lomba Karya Jurnalistik Hulu Migas 2025 Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur transmisi hingga kesiapan industri dalam negeri. “Pemerintah menilai optimalisasi potensi ini krusial untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ungkapnya. Dalam peta jalan menuju NZE 2060, pemerintah menempatkan pengembangan EBT, elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga, serta penerapan efisiensi energi sebagai strategi utama. Gas alam diposisikan sebagai energi transisi untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, sementara teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS), hidrogen, dan nuklir mulai dipersiapkan sebagai sumber energi rendah karbon jangka panjang. Hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional telah mencapai sekitar 16% atau meningkat 1,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, kapasitas terpasang pembangkit EBT bertambah sekitar 1,15 gigawatt, terutama dari pembangkit tenaga air dan surya. Baca Juga: Pada Forum Internasional, CEO Pertamina NRE Ungkap Cara Ambil Manfaat Kerja Sama EBT Indonesia – Eropa Meski demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target bauran EBT sebesar 17–20% sesuai Kebijakan Energi Nasional. Ke depan, pemerintah menargetkan investasi EBT hingga 2034 mencapai lebih dari Rp1.600 triliun, dengan potensi penciptaan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau dan penurunan emisi hingga 129 juta ton CO₂. "Percepatan transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, dan masyarakat, agar transformasi energi dapat berjalan seimbang antara aspek ketahanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan," tegas Wahyu. Menanti Keseimbangan Kebijakan Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitriah menyoroti kebijakan energi Indonesia ke depan. Menurutnya, kebijakan harus diarahkan untuk menyeimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberterimaan energi bagi masyarakat dan industri. Baca Juga: PGN Salurkan Gas Bumi ke Wisma Atlet, Hadirkan Energi Bersih di Kawasan Rusun Jakarta Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai landasan baru arah pembangunan energi. Regulasi ini menggantikan PP No. 79 Tahun 2014 dengan penekanan pada penguatan kemandirian energi, percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), optimalisasi gas sebagai energi transisi, serta pencapaian target Net Zero Emission pada 2060. “Dalam proyeksi jangka panjang, bauran EBT ditargetkan mencapai 70–72% pada 2060 dengan pasokan energi primer sebesar 665–775 juta ton setara minyak (TOE),” ungkapnya. Dina menilai, tantangan struktural masih signifikan, mulai dari penurunan produksi minyak, tingginya impor BBM dan LPG, hingga keterbatasan integrasi infrastruktur gas dan listrik antarwilayah. Kondisi ini menuntut kebijakan investasi yang konsisten dan terkoordinasi lintas sektor. Baca Juga: Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat Dina memaparkan, dari sisi permintaan, konsumsi energi final nasional diperkirakan tumbuh 1,3–1,4% per tahun hingga 2060, dengan dominasi sektor industri mencapai 63–65% dan peningkatan elektrifikasi di seluruh sektor ekonomi. Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi rumah tangga melalui substitusi LPG ke gas, listrik, biogas, dan dimethyl ether (DME) guna mengurangi ketergantungan impor dan tekanan fiskal subsidi energi. Terkait peluang bisnis sektor ESDM, dia menilai akan semakin besar, terutama melalui hilirisasi mineral, pengembangan EBT, dan proyek strategis nasional untuk menekan impor energi. “Keberhasilan strategi tersebut bergantung pada kepastian regulasi, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta agar transisi energi dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan target dekarbonisasi nasional,” pungkas Dina. (*)

Related Posts

Pertamina NRE Kuasai 20% Saham CREC Filipina, Dorong Energi Terbarukan ASEAN

PLN Dorong Hilirisasi Baterai: Kolaborasi IBC untuk Ekosistem Listrik Hijau

Hulu Migas Tetap Jadi Tulang Punggung Energi di Era Transisi

Dukung Target NZE 2060, KPI Capai Pengurangan Emisi 450 Ribu Ton CO2eq pada 2025

BNI Raih Dua Penghargaan Internasional Berkat Konsistensi Pengembangan SDM

Istimewa dan Unik: Dapur SPPG Ternyata Dapat Menyesuaikan Lingkungannya

Urbancity.co.id

Contact Information

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?