URBANCITY.CO.ID – Rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-4 tahun 2024 di Jakarta, Kamis (17/10/2024), menyepakati, kebijakan pemerintah dan otoritas moneter akan terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Caranya, dengan menjaga stabilitas harga atau inflasi, dan melansir berbagai Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai penopang utama aktivitas ekonomi.
Konsumsi masyarakat merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencapai sekitar 55 persen. Karena itu menjaga atau meningkatkan daya beli masyarakat menjadi sangat krusial.
Terlebih dengan anjloknya jumlah kaum menengah, yang bersama kaum atas, merupakan penyumbang konsumsi terbesar, dan melemahnya daya beli masyarakat dalam sekian bulan terakhir.
Rapat berkala KSSK itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.
Keterangan resmi KSSK yang dirilis Jum’at (18/10/2024) menyatakan, pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber (peredan kejut) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif.
Baca juga: Penjualan Eceran: Terkontraksi, Meningkat, Terkontraksi Lagi
Upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat ditempuh antara lain melalui:
a. Program perlindungan sosial (Perlinsos) seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan subsidi energi. Selain itu dilakukan juga upaya stabilisasi harga pangan serta pemberian bantuan alat mesin dan pertanian kepada para petani.
