URBANCITY.CO.ID – Infrastruktur adalah salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019 dan 2019-2024). Untuk itu selama 10 tahun pemerintahannya, Jokowi mengalokasikan dana lebih dari Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur PUPR di seluruh Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur PUPR itu bisa dirumuskan dalam 2 kategori.
Pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.
Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
“Infrastruktur dasar ini merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” kata Menteri Basuki seperti dikutip keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR akhir pekan ini.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan 53 dari target 61 unit bendungan.
Di antaranya bendungan Sepaku Semoi, Ameroro, Leuwikeris, Way Sekampung, Kuningan, dan bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, NTT, yang baru beberapa hari lalu diresmikan Presiden Jokowi.
Total ada 6 bendungan yang dibangun di NTT selama 2015-2024. Empat di antaranya sudah selesai. Dua lagi dalam proses pembangunan dan ditargetkan kelar tahun depan. Yaitu, bendungan Manikin dan Mbay.
Pembangunan bendungan juga harus diikuti dengan pembangunan jaringan irigasinya. “Supaya bendungan yang dibangun dengan biaya besar itu, dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir ke sawah-sawah milik petani,” jelas Basuki.
