URBANCITY.CO.ID – Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik nadir setelah pemerintah Iran secara resmi menolak usulan gencatan senjata selama 45 hari. Teheran menegaskan hanya akan menerima opsi pengakhiran perang secara permanen dengan jaminan keamanan mutlak.
Laporan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, menyebutkan bahwa sikap resmi tersebut telah disampaikan melalui Pakistan yang bertindak sebagai mediator. Alih-alih menyepakati jeda singkat, Iran justru menyodorkan rencana 10 poin sebagai peta jalan penghentian konflik secara total.
“Kami hanya menerima pengakhiran perang dengan jaminan bahwa kami tidak akan diserang lagi,” ujar Kepala Misi Diplomatik Iran di Kairo, Mojtaba Ferdousi Pour, Senin, 6 April 2026.
Ketidakpercayaan Teheran terhadap Washington menjadi batu sandungan utama. Ferdousi Pour mengungkapkan pihaknya tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Musababnya, AS tercatat dua kali menjatuhkan bom ke wilayah Republik Islam tersebut justru di tengah putaran pembicaraan sebelumnya.
Baca Juga : Harga Minyak Dunia Meroket Akibat Perang Iran, GREAT Institute: Defisit APBN Terancam Bengkak
Di sisi lain, Presiden Donald Trump tidak menunjukkan tanda-tanda akan melunak. Ia justru melipatgandakan tekanan dengan ancaman militer yang destruktif jika Iran tidak segera membuka Selat Hormuz sebelum tenggat Selasa pukul 20.00 waktu setempat.
Trump menegaskan tidak ada lagi perpanjangan waktu bagi Iran. “Seluruh negara bisa dilumpuhkan dalam satu malam, dan malam itu mungkin besok malam,” kata Trump kepada AP News, Selasa, 7 April 2026. Ia bahkan sesumbar akan menggempur Iran hingga kembali ke “Zaman Batu”.
Saat disinggung mengenai potensi serangan tersebut sebagai kejahatan perang, Trump menepisnya dengan singkat. “Tidak, sama sekali tidak,” ujarnya.
Selagi diplomasi menemui jalan buntu, Israel bergerak cepat menghantam jantung ekonomi Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa pasukannya telah melancarkan serangan udara ke kompleks petrokimia terbesar Iran di Asaluyeh.
“Militer baru saja melakukan serangan dahsyat terhadap pabrik petrokimia terbesar Iran, yang terletak di Asaluyeh, target utama yang bertanggung jawab atas sekitar 50 persen produksi petrokimia negara itu,” kata Katz.
Serangan ini menyusul aksi serupa di Zona Khusus Petrokimia Mahshahr. Katz mengeklaim bahwa 85 persen kapasitas ekspor petrokimia Iran kini lumpuh total, yang mengakibatkan kerugian ekonomi hingga puluhan miliar dolar.
Tak hanya sektor migas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan serangan Israel juga telah melumat 70 persen kapasitas produksi baja Iran. Sektor ini merupakan tulang punggung industri militer Teheran untuk memproduksi rudal dan drone.
Aksi penghancuran infrastruktur strategis ini memicu kecaman global. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengingatkan bahwa menargetkan fasilitas sipil adalah pelanggaran berat. “Setiap serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran yang sangat jelas,” ucapnya.
Saat ini, Mesir, Pakistan, dan Turki tengah berupaya menawarkan proposal jalan tengah kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS Steve Witkoff. Di tengah kecamuk tersebut, warga sipil di Iran dilaporkan lebih banyak berlindung di bunker, sementara pemerintah mereka bersama Oman mencoba menyusun mekanisme pengelolaan Selat Hormuz.
Namun, selama tuntutan pengakhiran perang total belum terpenuhi, Iran tetap pada posisinya: menutup jalur bagi kapal-kapal berbendera Amerika Serikat dan Israel.
