URBANCITY.CO.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini merilis laporan bahwa Jakarta kini menjadi kota terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan data terbaru dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, jumlah penduduk Jakarta mencapai 41,91 juta jiwa, melampaui Tokyo di Jepang yang sebelumnya menempati posisi pertama.
Dulu, Tokyo jadi kota paling ramai menurut PBB sejak 2000, tapi sekarang pertumbuhannya lebih pelan sampai 2025. Sekarang Tokyo cuma nomor tiga dengan 33,41 juta orang. Posisi kedua ditempati Dhaka di Bangladesh, dengan 36,58 juta jiwa.
Kalau lihat daftar 15 kota terbesar dunia dari PBB, kebanyakan di Asia. Ada Shanghai dan Guangzhou dari China, New Delhi, Kolkata, dan Mumbai dari India. Kota-kota ini punya kesamaan, populasi mereka semua di atas 15 juta orang. Nih, daftar lengkapnya:
- Jakarta, Indonesia: 41,91 juta orang
- Dhaka, Bangladesh: 36,58 juta orang
- Tokyo, Jepang: 33,41 juta orang
- New Delhi, India: 30,22 juta orang
- Shanghai, China: 29,55 juta orang
- Guangzhou, China: 27,56 juta orang
- Kairo, Mesir: 25,56 juta orang
- Manila, Filipina: 24,73 juta orang
- Kolkata, India: 22,55 juta orang
- Seoul, Korea Selatan: 22,49 juta orang
- Karachi, Pakistan: 21,42 juta orang
- Mumbai, India: 20,20 juta orang
- Sao Paulo, Brasil: 18,95 juta orang
- Bangkok, Thailand: 18,18 juta orang
- Kota Meksiko, Meksiko: 17,73 juta orang.
Urbanisasi ini ternyata jadi kekuatan besar banget buat zaman sekarang. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Jinhua, bilang urbanisasi punya peran penting buat dorong pembangunan yang berkelanjutan dan ketahanan iklim di semua tempat.
“Urbanisasi adalah kekuatan penentu zaman kita,” kata dia dikutip dari laman PBB.
“Jika dikelola secara inklusif dan strategis, urbanisasi dapat membuka jalur transformatif untuk aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial,” sambungnya.
Laporan PBB ini juga jadi panduan penting buat para pembuat kebijakan, perencana, dan peneliti yang mau bikin masa depan kota yang lebih baik, inklusif, dan tangguh.
“Untuk mencapai pengembangan wilayah yang seimbang, negara-negara harus mengadopsi kebijakan nasional terintegrasi yang menyelaraskan perumahan, penggunaan lahan, mobilitas, dan layanan publik di wilayah perkotaan dan pedesaan,” ujarnya.
