URBANCITY.CO.ID – Rencana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan memicu polemik. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi dan instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 486,9 juta. Dana tersebut dibagi untuk dua pimpinan: Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp 151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp 335,9 juta.
Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto, mengonfirmasi data tersebut namun berkilah bahwa pengadaan ini merupakan kebutuhan penunjang kerja. Padahal, saat ini daerah sedang melakukan efisiensi akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota Dewan,” kata Hadiyanto, Sabtu, 7 Maret 2026.
Baca Juga : Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri Resmikan Satgas RAFI 2026: Stok BBM Mudik Dijamin Aman
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, memberikan pembelaan. Sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel ini mengklaim meja tersebut nantinya bisa digunakan sebagai tempat latihan alternatif bagi atlet.
“Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, untuk diketahui, bersama semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie, Minggu, 8 Maret 2026.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, rumah dinas pimpinan bisa menjadi opsi lokasi latihan selain fasilitas yang sudah ada. “Jadi selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas,” imbuhnya.
Meski begitu, ia menyatakan siap mengevaluasi rencana tersebut jika publik menilai tidak mendesak. “Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan, terima kasih,” katanya.
Rencana belanja “mewah” ini mendapat reaksi keras dari Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey. Menurutnya, alasan menunjang aktivitas pimpinan dengan meja biliar sangat sulit diterima nalar publik.
“Saya kira publik sangat kesusahan merasionalisasi antara belanja meja biliar dengan menunjang aktivitas,” ujar Ujang, Selasa, 10 Maret 2026.
Ujang mengingatkan agar pemerintah daerah tegak lurus dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan anggaran. “Arahan Presiden Prabowo sangat jelas, efisiensi anggaran ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang melukai perasaan publik,” tuturnya.
Senada dengan Ujang, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyentil urgensi pengadaan tersebut. Ia mendesak agar anggaran tersebut segera direalokasi untuk kepentingan masyarakat luas.
“Semestinya alokasi anggaran tetap didasarkan pada prinsip urgensi dan kebermanfaatan. Sebaiknya realokasi saja untuk hal yang lebih memberikan manfaat bagi pelayanan publik atau kinerja,” tegas Bima Arya.
