Baca Juga: Kemenpar Mitigasi Dampak Perang Timur Tengah: Fokus Bidik Wisman Asia dan Pasifik
Widiyanti mengonfirmasi telah berkoordinasi dengan InJourney (Angkasa Pura) serta pengelola lounge seperti Saphire, Concordia, hingga Garuda Executive Lounge.
“Pada prinsipnya kedua pihak pengelola executive lounge tersebut telah menyetujui pelaksanaan survei PES. Untuk mekanismenya akan mengikuti alur proses serta ketentuan yang berlaku,” ujar Widiyanti.
Target Ambisius Menuju 2045
Selain data PDB, kedua lembaga sepakat menyusun statistik tenaga kerja pariwisata 2025 yang akan diresmikan akhir Maret ini.
Pengukuran tetap menggunakan KBLI 2015 demi menjaga konsistensi dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga: Kemenpar Perkuat Kompetensi SDM Aparatur Pariwisata, Hadapi Tantangan Dinamika Global VUCA
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa pariwisata telah ditetapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
Hal ini menuntut sistem statistik yang lebih responsif dan berstandar internasional sesuai kerangka Recommended Methodological Framework (RMF).
“Pemerintah menargetkan rasio PDB pariwisata meningkat dari sekitar 4,6 persen pada tahun 2025 menjadi 8 persen pada tahun 2045,” kata Amalia.
Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan berbasis data (data-driven policy) yang lebih kuat, mengingat sektor pariwisata kini menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan. (*)
