LPS Koperasi Mendesak Dibentuk, Kemenkop UKM: Lindungi Hak-Hak Anggota

URBANCITY.CO.ID – Keberadaa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi diyakini mampu meminimalisir kerugian yang muncul dari berbagai praktik merugikan anggota, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Karena itu, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi menegaskan perlu membentuk (LPS) Koperasi guna melindungi hak-hak anggota yang dirugikan. Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Zabadi dalam acara Serap Aspirasi Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi, di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Kamis, 7 Desember 2023. “Pembentukan LPS semata-mata dilakukan karena pemerintah ingin melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan anggota koperasi,” katanya. Baca Juga: BNI Kuatkan Dukungan Pada Industri Hulu Migas dan UMKM Menurut Zabadi, munculnya banyak masalah di KSP lantaran koperasi belum membentuk ekosistem yang kokoh bagi koperasi. Koperasi yang kokoh hanya bisa dibangun berdasarkan undang-undang yang baru, yang lebih bisa mengakomodir perubahan zaman. “Kalau kita berkaca pada perbankan, saat COVID-19 ada bank yang bermasalah. Jika ekosistem perbankan belum kuat mereka bisa saja gagal bayar," ujar dia. Meski terjadi masalah, sambung Zabadi, namun tidak terjadi rush karena industri bank sudah punya LPS yang menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar. Selain punya LPS, industri perbankan juga punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, ekosistem di industri perbankan dinilai Zabadi sudah sangat kokoh. “Berbeda dengan koperasi, saat ini koperasi belum punya ekosistem yang kuat. Di perbankan yang bisa memailitkan itu OJK/Kemenkeu. Ini tidak dipunyai oleh koperasi, di koperasi, anggota juga bisa memailitkan koperasi," jelasnya. Baca Juga: Disuntik Modal, BNI Multifinance Perkuat Kinerja di Pasar Konsumer Ada lebih dari 30 juta anggota koperasi yang perlu dilindungi kepentingannya dari praktik-praktik yang merugikan, yang dilakukan oleh pendiri maupun pengurus koperasi. Zabadi menilai, kehadiran LPS merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menyiapkan ekositem koperasi yang kokoh. Penyiapan ekosistem ini sudah sangat mendesak dilakukan, sesuai mandat dari Mahkamah Konstitusi saat membatalkan seluruh materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Itu sudah lebih dari 10 tahun sejak putusan MK. UU Perkoperasian yang baru harus segera hadir agar bisa mengakomodir perubahan zaman dan kondisi terkini. "Kami sudah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas RUU Perkoperasian. DPR berjanji akan memprioritaskan RUU Perkoperasian setelah reses selesai," kata Zabadi. Baca Juga: Dorong Ide Kreatif, Sahabat FINATRA Kembangkan UMKM Agar Naik Kelas Pada kesempatan yang sama, Pengamat Hukum UNS Prof. Pujiyono Suwadi mengatakan pada dasarnya koperasi memang milik anggota. Namun, koperasi juga punya subjek hukum mandiri, di antaranya adalah pengurus. "Subjek hukum mandiri ini berfungsi mewakili anggota koperasi. Di sisi lain, tidak semua anggota koperasi tahu apa yang akan dilakukan oleh pengurus. Maka kepentingan dari anggota koperasi perlu dilindungi," ungkap Pujiyono. Menurutnya, saat ini ada banyak pengurus yang merasa bahwa koperasi itu miliknya. Sehingga, pengurus bisa berbuat sesuka hati dalam mengelola koperasi. Padahal, langkah itu bisa berdampak buruk bagi kelangsungan koperasi. "Ini yang perlu diperbaiki. UU Perkoperasian yang baru harus segera hadir dengan semangat memperbaiki dan mendorong koperasi untuk naik kelas," ucapnya. Salah satu gerakan koperasi yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud, menyetujui pembentukan LPS Koperasi. "Sangat setuju untuk dibuatkan LPS Koperasi, karena kalau ada yang kolaps atau nakal maka hak dari anggotanya bisa terlindungi," ujarnya.

Banyak masalah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lantaran koperasi belum membentuk ekosistem yang kokoh.

Dukung COP28, BNI Perkuat Strategi Green Banking

BNI Siapkan Dana Tunai Rp22,02 Triliun, Penuhi Kebutuhan Pelayanan Nataru

Mukhtar Wijaya

Related Posts

Impor Migas Melesat, Ekspor Tumbuh Lebih Rendah, Surplus Neraca Dagang Pun Menciut

Surplus Neraca Perdagangan Melorot Lagi Karena Kenaikan Impor BBM

Selama 2024 Bea Cukai Lakukan 31.275 Penindakan Perdagangan Ilegal, Paling Banyak Impor Tekstil

Penjualan Eceran Makin Nyungsep

Kemenperin Nonaktifkan IMEI iPhone16 dan Google Pixel Bila Tetap Diperjualbelikan

PrimaGraphia, Wujudkan Impian Cetak Berkualitas Bagi Masyarakat

BNI Siapkan Dana Tunai Rp22,02 Triliun, Penuhi Kebutuhan Pelayanan Nataru

Tinggalkan Balasan

Terpopuler

Daya Beli Melemah, Pertumbuhan Transaksi Digital Banking dan QRIS Merosot

QRIS Bisa Dipakai Bertransaksi di 8 Negara. Di Korea Segera Menyusul

Kabar Baik! Triwulan III Neraca Pembayaran Indonesia Surplus Tinggi

Proyek Perumahan Subsidi Terlaris di Jabodetabek 2024

Kota Harapan Indah Buka Akses Baru Gerbang Abisvara

Kategori

Terkini

Kabar Baik! Triwulan III Neraca Pembayaran Indonesia Surplus Tinggi

Welcome Back!

Retrieve your password