Baca juga: Tak Ada Pasokan Baru, Okupansi Ruang Perkantoran di CBD Jakarta Meningkat
Selain itu banyak bangunan kantor milik pemerintah di Jakarta itu yang sudah tua. Sementara banyak perusahaan saat ini, apalagi perusahaan multinasional, menuntut standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (HSE) yang tinggi pada gedung perkantoran plus sertifikasi bangunan hijau.
“Itu semua membutuhkan pekerjaan tambahan (dan biaya) yang signifikan, untuk membuat bangunan-bangunan milik pemerintah tersebut sesuai dengan standar gedung perkantoran modern,” ujar Ferry.
Ferry berpendapat, opsi menjual gedung-gedung kantor milik pemerintah itu kepada swasta mungkin akan lebih menarik ditawarkan. Apalagi, hal itu diizinkan oleh aturan.
Masalahnya, penjualan aset negara memerlukan prosedur ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya, sehingga opsi penjualan aset negara ini jarang terjadi.
Karena itu opsi BOT (build, operating, transfer) mungkin lebih realistis. Opsi BOT memungkinkan aset properti dinilai tidak terlalu tinggi, sehingga masih memberikan pengembalian investasi yang menarik bagi investor swasta.
Dalam skema BOT, swasta akan mengembangkan atau memperbaharui gedung-gedung kantor pemerintah itu agar selaras dengan tuntutan pasar saat ini, kemudian mengoperasikannya selama masa konsesi, sebelum mengembalikannya ke pemerintah pada akhir masa konsesi. Contoh skema BOT itu adalah pengembangan kawasan Hotel Indonesia oleh Grup Djarum.
“Dengan nilai aset yang relatif tinggi dan pendapatan sewa yang masih tertekan (karena kelebihan pasok ruang kantor), memperpanjang periode konsesi akan membuat skema BOT itu menjadi layak (secara bisnis),” tutup Ferry.
