Mendag Busan Dorong Industri Baja Nasional di Tengah Surplus Perdagangan

URBANCITY.CO.ID - Dorong industri baja nasional di tengah surplus Perdagangan. Rapat Kerja antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berlangsung intens di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Agenda Utama rapat itu adalah penguatan industri baja nasional, evaluasi kebijakan tata niaga pakaian bekas, dan tindak lanjut aduan masyarakat soal perlindungan konsumen. Di tengah lonjakan ekspor besi dan baja, pemerintah tampaknya ingin memastikan industri dalam negeri tak tergilas arus impor. Mendag Busan, sapaan akrab Budi Santoso, memaparkan data neraca perdagangan besi dan baja (HS 72) yang terus surplus. Dari 2020 hingga 2025, angka ini konsisten naik. Pada 2025, surplus mencapai USD 18,44 miliar, naik 22,28 persen dari USD 15,08 miliar di 2024. Ekspor menyentuh USD 27,97 miliar, sementara impor hanya USD 9,53 miliar. Baca Juga: Krakatau Steel Pacu Percepatan Investasi, Jadikan Kawasan Industri Magnet Ekonomi 2026 “Pencapaian neraca perdagangan yang surplus konsisten ini selaras dengan peningkatan posisi Indonesia di kancah perdagangan global. Melalui upaya hilirisasi dan peningkatan kapasitas industri, Indonesia kini telah melesat ke peringkat ke-5 sebagai negara eksportir besi dan baja terbesar di dunia,” ujar Mendag Busan. Untuk menjaga momentum itu, kebijakan impor besi dan baja diatur ketat. Aturannya tercantum dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2025 jo. Permendag Nomor 37 Tahun 2025, serta Permendag Nomor 22 Tahun 2025. Pokok pengaturan tersebut meliputi persyaratan bahwa besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya hanya dapat diimpor dalam kondisi baru oleh importir pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB). "NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang telah memperoleh Persetujuan Impor (PI),” tutur Mendag Busan. Baca Juga: Kinerja Industri Membaik, Tapi Optimisme Pelaku Usahanya Menurun Dari 750 pos tarif HS besi dan baja, 518 sudah diatur—69,07 persen. Ini mencakup 440 HS besi atau baja, 67 HS baja paduan, dan 11 HS produk turunan. Koordinasi antar-kementerian menjadi kunci. “Kemendag selalu berkoordinasi dengan baik dengan kementerian teknis. Setiap penyusunan peraturan menteri harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta diharmonisasikan di Kementerian Hukum. Semua dikerjakan secara koordinasi satu dengan yang lain,” kata Mendag Busan. Instrumen trade remedies seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan Bea Masuk Imbalan juga diterapkan. Pada 2024–2025, lima PMK dikeluarkan untuk BMAD pada produk seperti Hot Rolled Plate, Tin Plate, Baja I dan H Section, serta Hot Rolled Coil. Besaran BMAD: 0 hingga 26,9 persen. Soal pakaian bekas, pelarangan impor tetap tegas. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023, dan Permendag Nomor 47 Tahun 2025, pos tarif 6309.00.00 dilarang. Baca Juga: Perluas Pasar Ekraf, Kemenekraf MoU dengan Kemendag dan BSSN “Selain aspek kesehatan dan keamanan, pelarangan impor pakaian bekas bertujuan melindungi industri garmen nasional khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah; menciptakan multiplier effect ekonomi yang lebih besar; serta mencegah Indonesia menjadi tujuan limbah tekstil yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan,” ujar Mendag Busan. Pengawasan Ditjen PKTN intensif. Dari 2022–2025, lokasi usaha ilegal ditutup, barang dimusnahkan. Di bidang perlindungan konsumen, 7.887 aduan diterima sepanjang 2025, dengan penyelesaian 99,56 persen. Mayoritas dari transaksi daring. “Mayoritas pengaduan berasal dari transaksi daring. Sisanya dari transaksi luring dan pertanyaan terkait ketentuan label, keamanan produk, serta petunjuk penggunaan dan jaminan purnajual,” ujar Mendag Busan. Kemendag berjanji tingkatkan perlindungan melalui kolaborasi, edukasi, dan regulasi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan peran strategis Kemendag. “Kami memandang penyelamatan industri baja nasional tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui penerapan green strategy secara lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kemendag memiliki peran penting dalam penyesuaian tata niaga impor dan percepatan instrumen perdagangan,” ujar Nurdin. (*)

Related Posts

Industri Pengolahan Kuasai Ekonomi Nasional 2025

OTT Bea Cukai-Pajak: KPK Minta Kemenkeu Benahi Sistem

Di Pertemuan Tahunan 2026, OJK Siapkan Tiga Kebijakan Perkuat Ekonomi

Teddy Bantah Prabowo Pakai Dua Pesawat Kepresidenan ke Luar Negeri

Industri Pengolahan Kuasai Ekonomi Nasional 2025

Indonesia Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Lewat Kolaborasi Pemerintah-Industri

Urbancity.co.id

Contact Information

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?