Sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) internasional juga menjadi perhatian, terutama terkait koordinasi kebijakan visa C10 dan C11.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan,” ujar Widiyanti menanggapi tuntutan transparansi anggaran dari para anggota dewan.
Standardisasi Labuan Bajo dan Pariwisata Regeneratif
Dalam rapat tersebut, parlemen juga menekankan pentingnya penguatan destinasi super prioritas, khususnya Labuan Bajo.
DPR meminta adanya standardisasi dan sertifikasi usaha yang ketat untuk menjamin aspek konservasi serta keselamatan wisatawan.
Baca Juga: Menpar Widiyanti Rayu Maskapai ANA Buka Rute Tokyo-Yogyakarta: Perkuat Konektivitas ke Borobudur
Isu lingkungan pun tak luput dari pembahasan. Kemenpar didesak mempercepat implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata serta mengadopsi prinsip pariwisata regeneratif.
Kebijakan ini menekankan pada restorasi lingkungan dan keseimbangan ekonomi masyarakat lokal, bukan sekadar mengejar angka kunjungan.
Penguatan Promosi Digital dan Vokasi
Menanggapi dinamika global, DPR menyarankan agar narasi promosi digital Indonesia lebih menekankan pada aspek keamanan dan kenyamanan.
Di sisi lain, program pendidikan vokasi pariwisata diminta untuk lebih berorientasi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja, bukan hanya mengejar kuantitas lulusan.
Baca Juga: Diplomasi Budaya: Menpar Widiyanti Sebut ISI Bali Perkuat Daya Tarik Wisata Dunia
Widiyanti mengapresiasi masukan tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan kementeriannya. Menurutnya, pengawasan dari Komisi VII sangat krusial untuk memastikan program pariwisata memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
