“Untuk membuka ruang agar masyarakat semuanya punya akses yang kuat terhadap kesempatan mendapat bantuan bedah rumah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan Kementerian PKP akan membuka aplikasi khusus kepada masyarakat langsung mengakses permohonan bantuan bedah rumah,” kata Dedi.
Lompatan Rusun Subsidi: Meikarta hingga Depok
Selain hunian tapak, kementerian membidik penyediaan hunian vertikal. Ara mengungkapkan rencana pemanfaatan hunian di kawasan Meikarta serta pembangunan rusun baru di Depok.
Di Depok, proyek akan memanfaatkan lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ara menyebut target tahun ini sebagai “lompatan luar biasa” mengingat minimnya pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir.
“Lima tahun terakhir ini sebenarnya pembiayaan untuk perumahan rusun subsidi itu nggak lebih hanya 140 unit saja. Saya rasa tahun ini kita bisa melakukan lompatan yang luar biasa berkat arahan Presiden,” tegas Ara.
Baca Juga: Bazna Bazis Jaksel Alokasikan Perolehan ZIS Untuk Bedah Rumah
Skema Baru: Tenor 30 Tahun dan Subsidi Rp4 Juta
Guna mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian vertikal, pemerintah menyiapkan regulasi baru.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menjelaskan adanya penyesuaian harga jual tertinggi berdasarkan indeks kemahalan konstruksi terbaru.
Pemerintah juga memberikan fleksibilitas unit hingga ukuran 45 meter persegi dan memperpanjang tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 30 tahun.
Tak hanya itu, ada bantuan biaya awal (subsidi tambahan) sebesar Rp4 juta per unit untuk meringankan beban konsumen di tahap awal.
