“Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Maruarar.
Baca Juga: Menteri PKP Ara Naikkan Anggaran BSPS Rp10 Triliun, Sasar Kawasan Kumuh Sulut dan Papua Selatan
Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan, inisiatif ini muncul dari proses inventarisasi aset negara yang bersifat menganggur (idle). Menurutnya, pemanfaatan aset untuk perumahan jauh lebih bermanfaat daripada dibiarkan tidak optimal.
“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Kalau lahan ini bisa dimanfaatkan untuk menyediakan hunian yang layak bagi hingga sekitar 500 ribu masyarakat, tentu itu jauh lebih bermanfaat bagi negara dan rakyat,” tutur Meutya Hafid.
Dukungan Jawa Barat dan Pemerintah Kota
Rencana ambisius ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut pembangunan ini akan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan backlog di Jawa Barat yang secara total mencapai 2,1 juta unit.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh realisasi proyek ini di lapangan.
Baca Juga: Menteri PKP Ara Dorong Gentengisasi Nasional: UMKM Jatiwangi Siap Pasok Rumah Rakyat Jawa Barat
“Kami atas nama Pemerintah Kota Depok dan warga Depok sangat menyambut baik rencana ini. Program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, kementerian terkait akan segera melaporkan perkembangan ini kepada Sekretaris Kabinet serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses administrasi pemanfaatan lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai. (*)
