Politikus yang akrab disapa Ara ini menambahkan bahwa intervensi perumahan tidak hanya soal membangun fisik bangunan, tetapi juga menjadi stimulan ekonomi bagi warga lokal. “Harapannya dengan naiknya 20 kali lipat, itu juga akan menggerakkan ekonomi di NTT,” lanjutnya.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 400 Ribu Rumah Bedah BSPS: Sikat Pungli dan Korupsi!
Digitalisasi dan Tender Rakyat
Guna memastikan transparansi dan efisiensi anggaran, Kementerian PKP akan menerapkan sistem digitalisasi serta mekanisme “tender rakyat”. Pola ini diharapkan dapat menekan biaya material tanpa mengurangi kualitas bangunan.
“Kemudian kita juga mengusahakan program bedah rumah tadi dengan mengedepankan digitalisasi, kemudian juga ada tender rakyat supaya ada perbandingan harga sehingga terjadi efisiensi harga dan hasil efisiensi itu dikembalikan kepada rakyat,” jelasnya.
Selain program BSPS, kementerian juga tengah mengevaluasi penanganan kawasan kumuh di Kota Kupang. Maruarar menekankan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah agar kawasan yang telah ditata tidak kembali kumuh.
“Kita sedang mengevaluasi program-program sebelumnya agar kawasan kumuh yang sudah diperbaiki tidak kembali menjadi kumuh dalam jangka panjang. Jadi jangan hanya bangun fisiknya, tapi manusianya juga,” tegasnya.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Awali Program Gentengisasi: Serap Produk UMKM Jatiwangi Rp3 Miliar
Pemanfaatan KUR Perumahan Rp130 Triliun
Sebagai upaya pendukung, Maruarar mendorong Pemerintah Daerah NTT dan para pelaku usaha untuk memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun. Inisiatif ini diproyeksikan dapat menghidupkan ekosistem properti, mulai dari kontraktor kecil hingga toko bangunan di pelosok NTT.
