URBANCITY.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menginstruksikan perubahan paradigma dalam penanganan kawasan kumuh di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Gubernur Papua Selatan pada Jumat, 27 Februari 2026, ia menekankan bahwa perbaikan fisik bangunan tidak akan berarti tanpa penguatan ekonomi warga.
Menteri yang akrab disapa Ara ini mengevaluasi program-program sebelumnya yang dinilai tidak berkelanjutan. Ia mencontohkan penataan Menteng Tenggulun sebagai model ideal, di mana perbaikan hunian dibarengi pemberdayaan ekonomi melalui kolaborasi dengan sektor swasta seperti SMF dan PNM.
“Kawasan bisa kita benahi, tapi yang paling utama adalah manusianya. Kalau ekonominya tidak diperkuat, dua atau tiga tahun kemudian kawasan itu bisa kembali kumuh. Karena itu, saya minta para gubernur memilih kawasan yang akan ditangani secara serius dan kita kerjakan bersama agar tidak kembali kumuh,” tegas Menteri Ara.
Baca Juga: Menteri PKP dan Menkeu Sepakat Perpanjang Tenor KPR Subsidi Jadi 30 Tahun demi Cicilan Rakyat
Anggaran BSPS Melonjak Jadi Rp10 Triliun
Kementerian PKP mencatat kenaikan anggaran signifikan hingga 100 persen menjadi Rp10 triliun pada tahun ini. Sebanyak 80 persen dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ara memastikan penyaluran bantuan ini akan mengacu ketat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) guna menjamin asas keadilan.
“Anggaran kami meningkat 100 persen menjadi Rp10 triliun, dan 80 persennya dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan keberpihakan Kementerian PKP kepada rakyat, tetapi tetap harus tepat sasaran,” ujarnya.
