Dukungan Perizinan Pemerintah Kota
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang turut mendampingi peninjauan tersebut mengungkapkan bahwa krisis hunian di wilayahnya sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Saat ini, tercatat sekitar 170 ribu warga Depok yang belum memiliki rumah pribadi.
Baca Juga: Menteri PKP Ara Dorong Gentengisasi Nasional: UMKM Jatiwangi Siap Pasok Rumah Rakyat Jawa Barat
Chandra memastikan Pemerintah Kota Depok akan memberikan “karpet merah” bagi proyek hunian vertikal ini. “Pemerintah Kota Depok siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam percepatan proses perizinan serta dukungan lainnya agar proyek tersebut dapat segera terealisasi,” tutur Chandra.
Kolaborasi Lintas Instansi
Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik rencana optimalisasi lahan ini. Selain mendukung ketersediaan rumah, pembangunan ini diharapkan menjadi preseden kolaborasi antar-instansi negara dalam menyelesaikan masalah sosial di lahan milik pemerintah.
Tantangan utama di lapangan saat ini adalah keberadaan sekitar 218 kepala keluarga (KK) yang menempati area tersebut tanpa dasar hukum.
Meski demikian, Kementerian PKP optimistis dengan semangat gotong royong, pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat melalui koordinasi intensif bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lebih fleksibel, proyek ini diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi pekerja muda dan keluarga MBR di Depok untuk memiliki hunian yang layak dan strategis. (*)
