Ara menegaskan bahwa skema pemilihan toko harus dilakukan secara terbuka untuk menjamin harga dan kualitas bahan bangunan terbaik bagi warga.
Baca Juga: Realisasi Program BSPS Kementerian PUPR 2023 Sebanyak 149.539 Unit
“Jangan sampai ada kerja sama dengan toko untuk dapat komisi. Kalau seperti itu terjadi, akan kita proses secara hukum,” ujarnya menambahkan.
Pengawasan Ketat di Daerah
Selain pengawasan internal, Menteri Ara juga menitipkan pesan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk turut mengawal distribusi bantuan ini. Keberhasilan program BSPS, menurutnya, sangat bergantung pada akurasi data di tingkat bawah agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.
Dengan kenaikan alokasi yang mencapai hampir sepuluh kali lipat tersebut, Kementerian PKP berharap disparitas hunian di daerah dapat segera terkikis.
Langkah ini dipandang sebagai instrumen vital dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, sekaligus memberikan martabat bagi keluarga kurang mampu di seluruh penjuru nusantara. (*)
