Khusus di Sumatera Selatan, proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit perbankan tercatat 23,95 persen atau senilai Rp39,75 triliun. “Rasio ini menunjukkan sektor perbankan terus berupaya mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM dalam memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) 30 persen tahun ini,” ujar Mahendra.
Sementara dukungan dari sisi APBD dalam bentuk belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Pada triwulan I 2024 Sumsel mencatat realisasi anggaran dan belanja operasional Rp3,61 triliun, dengan Rp1,8 triliun atau 30 persen merupakan belanja barang dan jasa dengan penggunaan PDN Rp584,34 miliar atau 49,52 persen dari Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tertinggi ke-4 secara nasional.
Baca juga: OJK Gelar Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
“OJK terus mendorong peningkatan akses keuangan bagi pelaku UMKM melalui kebijakan dari sisi demand dan supply,” jelas Mahendra. Dari sisi demand, pelaku UMKM diarahkan meningkatkan kapabilitas melalui serangkaian kegiatan literasi dan inklusi keuangan agar bisa masuk kategori bankable. Dari sisi supply, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan dukungan penuh agar lembaga keuangan bersinergi dengan pemangku kepentingan di daerah memberikan akses keuangan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan.
OJK juga memberikan dukungan berkelanjutan kepada UMKM dan sektor pariwisata di Indonesia melalui berbagai inisiatif. Termasuk digitalisasi UMKM dengan mendorong mereka mengadopsi teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan operasi bisnis. Kemudian mendorong praktik keuangan berkelanjutan dan inklusif, melalui penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) guna mendukung bisnis yang bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial.
