OJK Cabut Izin Usaha Investree, Bosnya Kabur ke Luar Negeri

URBANCITY.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024, mencabut izin usaha perusahaan financial technology (fintech) atau pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (“Investree”). Menurut keterangan tertulis OJK Senin (21/10/2024), Pencabutan Izin Usaha (CIU) Investree dilakukan karena perusahaan itu melanggar ketentuan ekuitas minimum, dan ketentuan lain yang diatur dalam POJK No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Selain itu juga karena kinerja perusahaan peer-to-peer (P2P) lending itu memburuk, yang mengganggu operasional dan pelayanannya kepada masyarakat. Memburuknya kinerja Investree diduga karena fraud (kecurangan, penggelapan, dan sejenisnya) yang dilakukan pengurusnya yang membuat kredit macetnya mencapai lebih dari 16 persen. Menurut OJK, pihaknya telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor, memperbaiki kinerja dan tata kelola, dan berkomunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) untuk melakukan semua itu. OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree. Antara lain sanksi peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan, sehingga OJK mencabut izin usaha Investree. Menyusul pencabutan izin usaha tersebut, OJK mewajibkan Investree: 1. Menghentikan seluruh kegiatan usaha, kecuali melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan seperti pembayaran pajak. 2. Melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan. Baca juga: OJK Kenakan Sanksi Administratif 17 Penyelenggara Pinjol 3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan. 4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. 5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban mereka. 6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha, untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree. 7. Menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor: 021-22532535 atau Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT 05/RW 04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930. 8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait pencabutan usaha itu, mantan CEO dan Co-Founder Investree Adrian Asharyanto Gunadi tidak diketahui keberadaannya. Diperkirakan sudah kabur ke luar negeri. Merespon hal tersebut, OJK menyatakan akan berupaya mengembalikan Adrian ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bekerja sama dengan aparat penegak hukum termasuk Interpol. Dapatkan Informasi Menarik Lainnya di GOOGLE NEWS

Pencabutan Izin Usaha Investree dilakukan karena perusahaan melanggar ketentuan ekuitas minimum dan ketentuan OJK lainnya yang terkait, dan kinerjanya memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanannya kepada masyarakat.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Raih The Best CFO 2024

Izin Usaha Investree Dicabut, OJK Blokir Rekening dan Lacak Aset Bosnya

Yunazh Azhar

Related Posts

Nggak Ada Matinya Pengaduan Soal Pinjol dan Investasi Ilegal

Pertumbuhan Pinjol dan Paylater Menurun, Kredit Bermasalahnya Meningkat

Mulai 1 Januari 2027 Debitur dan Investor Pinjol Harus Penuhi Persyaratan Ini

Aturan Baru OJK: Usia Debitur Paylater Minimal 18 Tahun dan Berpenghasilan Rp3 Juta

OJK Tetapkan Batasan Baru Bunga Pinjol, Berlaku Sejak 1 Januari 2025

OJK Terbitkan Aturan Pengawasan Perdagangan Kripto

Izin Usaha Investree Dicabut, OJK Blokir Rekening dan Lacak Aset Bosnya

Terpopuler

PGN dan Mubadala Energy Jajaki Potensi Pasokan Gas dari Blok Andaman

Portal API BNI Raih Penghargaan DevPortal Awards 2023

Serikat Pekerja SKK Migas Mendorong Penguatan Regulasi Migas untuk mencapai Swasembada Energi

Astra Land Kembangkan 2 Sentra Olah Raga di Asya dan Gatot Subroto

South City Kembangkan Mal Seluas 6,4 Hektare di Pondok Cabe

Kategori

Terkini

PGN dan Mubadala Energy Jajaki Potensi Pasokan Gas dari Blok Andaman

Welcome Back!

Retrieve your password