URBANCITY.CO.ID – Aset properti menganggur kini bertransformasi menjadi modal ekspansi bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku usaha modern.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengoptimalkan fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai instrumen strategis untuk menjangkau pembiayaan alternatif di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Langkah progresif ini membuka ruang likuiditas baru agar aset berharga pelaku usaha menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berlipat.
Berkolaborasi erat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kementerian mengarahkan legalitas tanah menjadi agunan produktif di berbagai institusi perbankan.
Baca Juga: Peluang Bisnis Masa Depan: Menteri UMKM Dorong Mahasiswa Jadi Entrepreneur Solutif
Pemerintah mengukuhkan terobosan pembiayaan modern ini lewat gelaran Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (29/9).
Inisiatif terpadu tersebut memandu wirausahawan mengelola modal secara cerdas demi mempertahankan gaya hidup mandiri secara finansial.
Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Reghi Perdana menegaskan urgensi diversifikasi instrumen permodalan yang sesuai dengan portofolio pelaku usaha.
“LokaModal menjadi upaya kita untuk memperluas pembiayaan non-KUR bagi pengusaha mikro, sekaligus mendorong pemanfaatan aset yang dimiliki agar dapat mendukung akses pembiayaan,” ujar Reghi.
Baca Juga: Investasi UMKM Aceh Bangkit di Takengon: Tembus Pasar Urban Modern
Membuka Akses Modal Melalui Sertifikasi Aset
Program LokaModal menargetkan 1.300 pelaku usaha mikro di lima kawasan potensial Indonesia sepanjang agenda Permodalan Non-KUR 2026.
Penyelenggara sebelumnya sukses mengeksekusi program serupa di Kabupaten Ngawi dan Kota Jambi sebelum merambah Jawa Barat.
Wilayah urban dan semi-urban ini menyimpan potensi perputaran uang masif yang memerlukan instrumen pendanaan adaptif.
Baca Juga: Peluang Investasi UMKM Sumatera Bangkit Buka Akses Pasar Digital Modern
Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 25 September 2026 mencatat realisasi KUR Jawa Barat menyentuh Rp25,65 triliun untuk 443.501 debitur.
Kabupaten Cianjur sendiri menyerap kucuran KUR sebesar Rp883,8 miliar yang mengalir ke 17.896 unit bisnis produktif.
Angka fantastis tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha lokal membutuhkan opsi injeksi likuiditas tambahan guna memperbesar skala investasi harian mereka.
“Penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas,” kata Reghi.
Baca Juga: Kementerian UMKM & BEI Pacu Usaha Menengah Melantai di Bursa Saham
Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM Fitri Rinaldi menjelaskan mekanisme pengajuan fasilitas SHAT melalui kemitraan Dinas Koperasi dan UKM setempat.
Tim pendamping memverifikasi kelayakan profil usaha pemohon sebelum merekomendasikan penerbitan sertifikat resmi ke kementerian terkait.
Setelah mengantongi sertifikat resmi, pebisnis dapat langsung memanfaatkan portofolio legal tersebut untuk mencairkan pembiayaan dari lembaga keuangan mitra.
“Sinergi ini dibangun untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif, mudah diakses, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Fitri.
Baca Juga: Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Investasi dan Wirausaha di Sulsel
Ekosistem Finansial Modern Dorong Bisnis Tumbuh
Platform LokaModal menghadirkan sederet fasilitas premium, mulai dari pemetaan kelayakan bisnis, sesi kurasi business matching, hingga fasilitasi legalitas hak tanah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagikan wawasan literasi finansial mutakhir agar pelaku usaha piawai menakar rasio risiko dan potensi imbal hasil modal.
Sejumlah institusi keuangan papan atas seperti BRI, BSI, Bank BJB, PNM, dan Pegadaian siap memfasilitasi kebutuhan modal kerja ekspansif peserta.
Baca Juga: BNI dan Pajakind Integrasikan Pajak Digital, Pacu Skalabilitas UMKM Urban
Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Skema Pembiayaan Program UMKM Faisal Anwar menyoroti pergeseran paradigma bisnis dalam mengelola modal usaha.
“UMKM bukan kelompok homogen. Karena itu, pendekatan kita perlu bergeser dari hanya menyalurkan dana KUR menjadi fasilitasi berbagai sarana pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan usaha,” ujar Faisal.
Kementerian mengukur keberhasilan program ini melalui lonjakan omzet riil, ekspansi fasilitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta transformasi skala bisnis.
Skema terintegrasi ini menjamin injeksi modal berfungsi sebagai mesin penggerak kapasitas usaha, bukan sekadar beban utang konsumtif.
Baca Juga: Kementerian UMKM Suntik Modal dan Akselerasi Bisnis di Aceh
Sinergi Menuju Kedaulatan Finansial Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Cianjur menyambut positif program LokaModal sebagai solusi konkret dalam mengatasi keterbatasan likuiditas para pengusaha daerah.
Kepemilikan SHAT kini menaikkan kelas aset mati menjadi portofolio investasi bernilai tinggi yang siap menggerakkan roda ekonomi regional.
Integrasi legalitas dan akses modal ini menciptakan tren gaya hidup berbisnis baru yang lebih mapan, percaya diri, dan berdaya saing global.
