Selain koordinasi, aspek kualitas layanan menjadi perhatian utama. Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari Kepala Kantor hingga staf di Kantor Pertanahan, untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pemohon.
“Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN menegaskan.
Partisipasi Tinggi di 239 Titik
Data dari Kementerian PANRB menunjukkan tren positif kehadiran ATR/BPN di tengah masyarakat.
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mencatat dari total 305 MPP yang tersebar di Indonesia, kementerian pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ini telah mengisi 239 titik.
Baca Juga: Digitalisasi ATR/BPN: Urus Sertipikat Kini Tanpa Calo dan Bisa Pantau via Ponsel
Jumlah tersebut menempatkan ATR/BPN sebagai instansi vertikal dengan tingkat kehadiran tertinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Di sini kita terus mendorong untuk peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang cukup baik,” tutur Yanuar Ahmad.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai satuan kerja ini menjadi momentum penyamaan persepsi bagi para aparatur negara.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo, serta Kepala Biro Ortala dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima, turut hadir memberikan pembekalan agar standar pelayanan publik di MPP tetap terjaga secara inklusif dan transparan. (*)
