Instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan) telah membuahkan hasil, dengan lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi yang tersertifikasi.
Namun, tantangan nyata seperti limbah laut dan sampah di kawasan wisata masih menghantui, memerlukan pendekatan lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.
Baca Juga: Pariwisata Ramah Muslim Dorong Ekonomi Syariah dan Daya Saing Global Indonesia
Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional.
“Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia memiliki potensi bahari yang luar biasa. Ekonomi bahari telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024, dengan lebih dari 2.000 dari sekitar 12.000 desa pesisir yang mengembangkan pariwisata bahari hingga tahun itu.
Di sisi lain, Wamenpar menyoroti masalah sampah yang tak bisa diselesaikan secara parsial. Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah menggelar agenda bersih-bersih sampah laut dengan edukasi masyarakat dan dukungan daur ulang.
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan Pariwisata Bergaji di Bawah Rp10 Juta Sampai 2026
