Pemda Disebut Akali Data Stunting, Sultan Minta Pemerintah Evaluasi Skema Pemberian Reward Ke Daerah

Baca Juga: TNI Dalami Penyebab Jatuhnya Pesawat Super Tucano di Pasuruan

“Karena capaian penurunan angka Stanting hari ini akan menentukan kualitas pembangunan manusia dan SDM nasional di masa depan. Kita perlu menyamakan persepsi dan memiliki paradigma bahwa pengentasan terhadap stanting adalah penentu kualitas dan kesuksesan pembangunan daerah dan nasional”, jelas Sultan.

Oleh karena itu, sambungnya, kami mendorong Pemerintah untuk mengubah pola penilaian terhadap capaian penurunan stanting di daerah. Setiap rupiah anggaran penurunan stanting harus bisa dipertanggungjawabkan dengan target yang jelas dan terarah di daerah.

Diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka-bukaan adanya akal-akalan dari pemerintah daerah yang secara serampangan menurunkan data angka anak stunting.

Baca Juga: BNI Proaktif Dukung Upaya Pemulihan dan Peningkatan Kinerja BUMN

“Kepala daerah hanya kalau untuk kejar pujian dia bilang sudah turun seenaknya itu angkanya, tapi pada dasarnya mereka enggak ngerti bagaimana mengatasi stunting,” kata Suharso dalam acara peluncuran buku Menuju Indonesia Emas di kantornya, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Pemerintah telah memberikan insentif fiskal (penghargaan uang) kepada daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik pada 2022 sebesar Rp 1,68 triliun, yang diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten.

Sedangkan pada 2023, insentif fiskal diberikan penurunan stunting diberikan kepada 125 daerah yaitu tujuh provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten.