“Dengan networking bersama Pemerintah Daerah Banjarbaru dan Komite Ekraf, kita bisa lebih menjalin kolaborasi dan komunikasi menuju pengembangan Banjarbaru sebagai Kota Kreatif,” imbuh Teuku Riefky.
Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui pemetaan dan database ekraf terintegrasi, yang memungkinkan pendataan pegiat kreatif di 17 subsektor untuk program bantuan, pelatihan, dan fasilitasi yang tepat sasaran.
Baca Juga: OJK dan Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Luncurkan Infinity Hackathon OJK-Ekraf 2025
Hal ini mencakup upaya mengkurasi pegiat dari level lokal hingga nasional, bahkan global, dengan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau investor.
“Tugas Kementerian Ekraf bersama Pemda yaitu mengkurasi para pegiat ekraf mana yang mau dibawa dari local hero ke tingkat nasional dan dilanjutkan dari national champion go global. Jadi, mereka bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau investor dari bisnis financing dengan pasar yang tepat,” ujarnya.
Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antar Lembaga Kemenparekraf Rian Syaf menjelaskan 17 subsektor ekraf yang dikelompokkan ke dalam empat klaster, dengan tujuh subsektor prioritas nasional.
Ia juga membahas tantangan pengembangan ekraf, termasuk pembentukan nomenklatur dinas ekraf di daerah dan program unggulan 2026 untuk meningkatkan investasi, ekspor, serta penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Wamenekraf Apresiasi USS Yard Sale Ciptakan Lapangan Kerja Untuk Generasi Muda
“Harapannya semua kepala daerah bisa menganggap penting untuk membuat nomenklatur ekraf biar semangat ekonomi kreatif lebih hidup di daerah. Tahun ini diharapkan ada 30 provinsi dan 89 kabupaten/kota yang sudah punya nomenklatur ekonomi kreatif yang bisa digabungkan dengan dinas terkait atau mandiri,” harap Rian Syaf.
