Pemerintah Pastikan Tambah KUR Perumahan, Bos BTN: Saya Happy

URBNCITY.CO.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, pemerintah terus menggenjot program tiga juta rumah dengan melibatkan bank swasta, sehingga tidak harus mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Biasanya rumah subsidi itu yang subsidi negara. Bulan lalu, sudah ada satu bank swasta yang menyatakan akan memberikan subsidi, seperti subsidi negara, tetapi dibiayai oleh swasta,” ungkap Ara dalam pertemuan dan simposium di Jakarta, di kutip Rabu (17/9/2025).

Ara menegaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari peningkatan kuota pembiayaan FLPP dan pemberian insentif perpajakan bagi masyarakat. Kuota pembiayaan rumah subsidi FLPP tahun ini naik signifikan menjadi 350 ribu unit, dari biasanya hanya 200–220 ribu unit. “Presiden juga punya keberpihakan.

“Presiden Prabowo sangat ingin sektor perumahan bisa menggerakkan ekonomi, baik yang subsidi maupun yang komersial. itu pemerintah memberikan pembebasan BPHTB, PPN, dan PBG,” ujar Ara.

Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah, baik berupa pembangunan baru maupun renovasi. Namun, dukungan itu harus dibarengi dengan penyerapan yang berkualitas agar memberikan dampak ekonomi berkelanjutan.

“Tantangan program tiga juta rumah adalah penyerapan yang berkualitas. Kita menhttps://urbancity.co.id/wp-content/uploads/2019/10/Post-1.pngg supaya Danantara makin percaya kepada sektor perumahan bahwa ekosistem ini siap mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang masif,” imbuh Ara.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani yang ikut jadi pembicara menyampaikan, plafon KUR perumahan akan ditingkatkan secara bertahap.

"Kenaikan tersebut dapat terealisasi apabila penyaluran KUR perumahan sebesar Rp130 triliun yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2025 berjalan optimal. Jadi, kalau Rp130 triliun tahun ini terserap, insyaAllah akan kita tambah lagi tahun depan. Saya yakin bisa tambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun,” ujar Rosan.

Pemerintah resmi menempatkan dana Rp200 triliun pada lima bank Himbara untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional. Dari jumlah itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperoleh alokasi Rp25 triliun.

Rosan menegaskan, bank-bank tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) akan menjadi motor utama penyaluran KUR perumahan ini. Keterlibatan aktif perbankan BUMN sangat penting untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini masih mencapai 15 juta unit.

Dirut BTN Happy

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dana tersebut akan terserap habis hingga pertengahan Desember 2025. “Terkait dengan dana itu, kami senang kalau ditanya. Kami happy ada dana masuk,” ungkap Nixon.

Nixon menjelaskan, sebelumnya perbankan menghadapi dua persoalan besar, yakni ketatnya likuiditas dan lemahnya permintaan kredit. Namun, masalah likuiditas kini teratasi setelah adanya penempatan dana pemerintah.

Dana tersebut juga bermanfaat untuk menurunkan bunga dana melalui penawaran suku bunga khusus, termasuk suku bunga di counter, sehingga lebih murah bagi mmasyarakat. Karena dana Rp25 triliun tersebut akan segera masuk ke berbagai sektor produktif.

“Kami sudah hitung, berdasarkan pipeline kami. Bahkan sebelum ada Rp25 triliun ini pun, pipeline kami sampai dengan akhir tahun sudah ada. Kami hitung, sampai pertengahan Desember, Rp25 triliun ini akan terserap habis. Kebetulan kami memang sudah punya pipeline seperti itu. Karena ada 350 ribu rumah, salah satunya itu jawabannya. Kedua, konstruksinya juga tadi kita minta dipercepat,” jelasnya.

Ia memastikan penyaluran dana ini tetap aman, termasuk dari sisi risiko kkredit. Sebab Non Performing Loan (NPL) untuk sektor perumahan termasuk yang kecil sehingga tidak mempengaruhi likuiditas bank.

“Kalau ditanya, aman nggak? Aman. NPL aman nggak? Aman. NPL-nya kecil, sekitar satu persen. Kalau nol mungkin susah, karena kalo ada debitur yang meninggal dunia, misalnya. Tapi NPL-nya kecil. Itu mudah-mudahan bisa jadi jawaban bahwa segmen bawah tetap aman, apalagi pakai penjaminan asuransi. Itu yang kita kerjakan. Jadi tidak ke mana-mana,” tegas Nixon.