Skema Non-APBN dan Keterlibatan Swasta
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang berbagai skema pembiayaan kreatif di luar APBN. Salah satunya adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Dorong Rusun MBR di Depok: Cicilan Rp1,5 Juta di Lahan Milik Negara
“Kami sedang menyiapkan aturan rumah susun subsidi serta skema pembangunan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR), di mana tanah tetap milik negara dan pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, kemudian diserahkan kembali kepada negara,” jelas pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ara juga mengungkap komitmen dari grup Astra International yang berencana membangun 1.000 unit rumah susun layak huni.
Baginya, kepastian lahan dan dukungan kebijakan yang terlihat hari ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa bekerja cepat untuk rakyat.
Potensi Hunian Terintegrasi Transportasi
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menilai lahan-lahan di sekitar jalur kereta api memiliki nilai komersial dan strategis yang tinggi untuk dikembangkan sebagai hunian masa depan.
Baca Juga: Jurus Ara Mengepung Kota, Skema Rusun Subsidi MBR Menggandeng Raksasa Danantara
“Secara komersial kawasan ini cukup potensial dan memiliki prospek pertumbuhan penghuni yang tinggi dalam 10–15 tahun ke depan. Hal ini dapat menjadi bagian dari hunian masa depan yang terintegrasi dengan transportasi,” pungkas Bobby.
Melalui peran aktif Danantara, BP BUMN memastikan aset-aset strategis negara dikelola secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan melalui penyediaan hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan. (*)
